Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi penyaluran Dana Desa 2020 telah mencapai Rp61,28 triliun atau 85,23 persen dari pagu anggaran sebesar Rp71,9 triliun hingga 6 November 2020.
Sri Mulyani menyatakan anggaran Dana Desa ditujukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan program padat karya tunai desa (PKTD)
"Kalau kita lihat di sini penggunaan dana desa, terutama selain yang untuk BLT, adalah untuk padat karya tunai. Pembayaran BLT dilaksanakan selama sembilan bulan,” kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci anggaran untuk BLT Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp18,25 triliun atau 57,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp31,8 triliun per 4 November 2020.
Sementara untuk PKTD realisasinya per 4 November 2020 baru mencapai Rp10,03 triliun atau 27,55 persen dari pagu anggaran sebesar Rp36,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama sembilan bulan dengan tiga bulan pertama diberikan Rp600 ribu per Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dan enam bulan berikutnya diberikan Rp300 ribu per KPM per bulan.
"Bantuan tersebut telah diberikan kepada 8 juta kelompok penerima manfaat dari target 8 juta KPM,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan KPM BLT Desa meliputi petani, buruh tani, nelayan, buruh nelayan, buruh pabrik, guru, dan pedagang UMKM.
Menurutnya, realisasi penyaluran BLT Desa lebih rendah dari target sehingga sisa Dana Desa untuk BLT Desa tersebut nantinya dapat digunakan untuk program stimulus di desa.
“Antara lain peningkatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong perekonomian desa,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan anggaran Dana Desa ditujukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan program padat karya tunai desa (PKTD)
"Kalau kita lihat di sini penggunaan dana desa, terutama selain yang untuk BLT, adalah untuk padat karya tunai. Pembayaran BLT dilaksanakan selama sembilan bulan,” kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci anggaran untuk BLT Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp18,25 triliun atau 57,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp31,8 triliun per 4 November 2020.
Sementara untuk PKTD realisasinya per 4 November 2020 baru mencapai Rp10,03 triliun atau 27,55 persen dari pagu anggaran sebesar Rp36,4 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama sembilan bulan dengan tiga bulan pertama diberikan Rp600 ribu per Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dan enam bulan berikutnya diberikan Rp300 ribu per KPM per bulan.
"Bantuan tersebut telah diberikan kepada 8 juta kelompok penerima manfaat dari target 8 juta KPM,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan KPM BLT Desa meliputi petani, buruh tani, nelayan, buruh nelayan, buruh pabrik, guru, dan pedagang UMKM.
Menurutnya, realisasi penyaluran BLT Desa lebih rendah dari target sehingga sisa Dana Desa untuk BLT Desa tersebut nantinya dapat digunakan untuk program stimulus di desa.
“Antara lain peningkatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong perekonomian desa,” ujar Sri Mulyani.