Mataram (ANTARA) - Sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik NTB tahun 2020.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sukses meraih kategori informatif.
"Ini mengukuhkan bahwa NTB memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi," kata Wagub NTB dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB tahun 2020 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.
15 OPD yang meraih kategori Informatif tersebut antara lain Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), RSJ Mutiara Sukma, Bappeda, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir.
Wagub mengapresiasi raihan tersebut yang semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai Badan Publik Informatif 2020 secara nasional dari Komisi Informasi Pusat bersama Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tahun depan semuanya harus signifikan lagi. Sangat memungkinkan bahwa jika kita terus bersungguh sungguh kita akan lebih baik lagi di tahun mendatang," ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2009-2013 tersebut.
Selain itu, Ummi Rohmi Sapan akrabnya juga merasa bangga dengan capaian kabupaten kota yang meraih kategori informatif. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga sungguh-sungguh paham bahwa yang dikerjakan juga harus diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat pun bisa ikut berkontribusi menyukseskan program - program di NTB.
"Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Mataram kemudian Lombok Tengah kemudian Kota Bima dan juga Kabupaten Sumbawa Barat," ucap Rohmi.
Selain OPD dan kabupaten serta kota, terdapat kategori Badan Publik sekolah yang memperoleh kategori informatif, yaitu SMAN 5 Mataram, SMKN 1 Lembar, SMAN 1 Sumbawa Besar, dan SMKN 1 Taliwang. Adapun kategori Puskesmas di raih Puskesmas Cakranegara dengan kualifikasi menuju informatif. Sedangkan kategori Badan Publik Desa di raih Desa Barabali Lombok Tengah dengan kategori menuju infomatif .
Sebelum diberikan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi NTB melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sejak bulan September sampai dengan November 2020. Badan publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 badan publik, terdiri dari 44 badan publik OPD Provinsi NTB, 10 badan publik kabupaten dan kota, 20 badan publik SMA/SMK Negeri, 16 badan publik desa, 10 badan publik Puskesmas dan 4 badan publik BUMD.
Monev KIP NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuisoner, pengembalian kuisoner, verifikasi kuisoner (melalui data pendukung dan website masing-masing badan publik), presentasi badan publik dan rekapitulasi hasil evaluasi (untuk menentukan kualifikasi setiap badan publik berdasarkan nilai yang diperoleh).
Monev KIP NTB 2020 ditekankan pada 4 indikator penilaian yakni pengembangan website atau media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sukses meraih kategori informatif.
"Ini mengukuhkan bahwa NTB memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi," kata Wagub NTB dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB tahun 2020 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.
15 OPD yang meraih kategori Informatif tersebut antara lain Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), RSJ Mutiara Sukma, Bappeda, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir.
Wagub mengapresiasi raihan tersebut yang semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai Badan Publik Informatif 2020 secara nasional dari Komisi Informasi Pusat bersama Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Tahun depan semuanya harus signifikan lagi. Sangat memungkinkan bahwa jika kita terus bersungguh sungguh kita akan lebih baik lagi di tahun mendatang," ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2009-2013 tersebut.
Selain itu, Ummi Rohmi Sapan akrabnya juga merasa bangga dengan capaian kabupaten kota yang meraih kategori informatif. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga sungguh-sungguh paham bahwa yang dikerjakan juga harus diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat pun bisa ikut berkontribusi menyukseskan program - program di NTB.
"Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat, Mataram kemudian Lombok Tengah kemudian Kota Bima dan juga Kabupaten Sumbawa Barat," ucap Rohmi.
Selain OPD dan kabupaten serta kota, terdapat kategori Badan Publik sekolah yang memperoleh kategori informatif, yaitu SMAN 5 Mataram, SMKN 1 Lembar, SMAN 1 Sumbawa Besar, dan SMKN 1 Taliwang. Adapun kategori Puskesmas di raih Puskesmas Cakranegara dengan kualifikasi menuju informatif. Sedangkan kategori Badan Publik Desa di raih Desa Barabali Lombok Tengah dengan kategori menuju infomatif .
Sebelum diberikan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi NTB melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sejak bulan September sampai dengan November 2020. Badan publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 badan publik, terdiri dari 44 badan publik OPD Provinsi NTB, 10 badan publik kabupaten dan kota, 20 badan publik SMA/SMK Negeri, 16 badan publik desa, 10 badan publik Puskesmas dan 4 badan publik BUMD.
Monev KIP NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuisoner, pengembalian kuisoner, verifikasi kuisoner (melalui data pendukung dan website masing-masing badan publik), presentasi badan publik dan rekapitulasi hasil evaluasi (untuk menentukan kualifikasi setiap badan publik berdasarkan nilai yang diperoleh).
Monev KIP NTB 2020 ditekankan pada 4 indikator penilaian yakni pengembangan website atau media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.