Mataram (ANTARA) - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda meminta Penjabat Gubernur Hassanudin mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
"Rekomendasi dari DPRD itu, kalau nggak bisa bekerja lebih baik di ganti saja. Untuk apa menjadi kepala OPD kalau koordinasi dan komunikasi dengan DPRD saja tidak bisa," tegas Isvie Rupaeda di Mataram, Jumat.
Ia mengakui selama ini banyak pimpinan OPD yang tidak pernah menghadiri rapat paripurna DPRD, bahkan dalam rapat-rapat dengan DPRD melalui komisi-komisi banyak pimpinan OPD yang tidak hadir.
"Kalau pun ada OPD hadir, itu hanya di wakilkan oleh kepala bidang atau staf. Ini mestinya nggak boleh karena antara legislatif dan eksekutif ini mitra," ucapnya.
Isvie berharap agar tidak ada kesan bahwa memberikan jabatan strategis kepada orang yang tak mampu bertanggung jawab. Mengingat, masih banyak orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan OPD.
Baca juga: Atasi stunting, Wabup minta OPD di Sumbawa Barat cegah perkawinan anak
Baca juga: Brida Mataram seleksi 40 inovasi OPD untuk penjaringan IGA 2024
"Cari orang yang punya kualitas dan kemampuan. Jangan biarkan orang malas yang menjabat," ucapnya.
Menurutnya, evaluasi kinerja seluruh kepala dinas/OPD ini merupakan langkah yang baik untuk mendukung program prioritas Pj Gubernur NTB, yakni pembenahan dan penataan birokrasi pemerintah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Pergantian pimpinan OPD ini dalam rangka meningkatkan dan perbaikan kinerja," katanya.
DPRD NTB minta Pj Gubernur mengganti pimpinan OPD tak mampu bekerja
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda. (ANTARA/Nur Imansyah).
