Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Abdul Rahim meminta pimpinan DPRD setempat untuk mengambil sikap terkait adanya kabar dugaan bagi-bagi uang di lembaga legislatif tersebut.
"Saya pribadi terganggu dengan kabar ada praktek bagi-bagi uang siluman beredar di anggota DPRD NTB," ujarnya pada wartawan di Mataram, Minggu.
Ia menilai kabar tak sedap bagi-bagi uang ini tentu tidak elok di tengah keprihatinan masyarakat terhadap banjir yang melanda Kota Mataram pada Minggu (6/7).
"Kita sama-sama menyaksikan musibah banjir di Mataram dampaknya luar biasa. Kita berbela sungkawa atas banjir itu. Tapi di tengah duka ada muncul, praktek bagi-bagi uang siluman di DPRD NTB. Saya begitu terganggu dengan opini yang berkembang di masyarakat," kata Abdul Rahim.
Baca juga: Kejari Mataram mencari bukti baru kasus korupsi bansos pokir dewan
Menurut anggota DPRD NTB Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini, kabar tak sedap ini perlu disikapi oleh pimpinan DPRD untuk menjaga maruah lembaga legislatif di mata masyarakat. Sikap pimpinan baik ketua maupun tiga wakil ketua diperlukan, sehingga kabar ini tidak menjadi liar kemana-mana.
"Jadi saya berharap pimpinan tidak diam karena ini lembaga rakyat yang kita pertaruhkan. Jadi tidak boleh diam, pimpinan harus bersikap atas persoalan ini," tegasnya.
Soal adanya ancaman untuk melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum (APH), Abdul Rahim menegaskan tidak mempersoalkan-nya. Justru, hal tersebut bagus demi menjaga dan memulihkan nama lembaga.
"Bahkan saya siap jadi orang pertama diperiksa dan diklarifikasi kalau sampai ini dilaporkan ke APH. Silahkan APH masuk, biar ini terang benderang apa yang terjadi disini (DPRD) karena ini terkait kepercayaan masyarakat," ucap anggota Komisi IV DPRD NTB ini.
"Karena, saya sendiri tidak pernah menerima sama sekali tapi mendengar dan pernah ditawarkan. Uang untuk apa, sumbernya dari mana dan tujuan untuk apa tidak jelas maka saya menolak," sambung Abdul Rahim.
Baca juga: Kejati serahkan penanganan kasus korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kendati demikian, dirinya meminta semua pihak untuk melihat persoalan ini secara objektif dan bijak serta tidak mudah termakan dengan opini-opini yang berkembang terkait kabar tersebut.
"Jadi sebelum ini terang benderang, kami minta semua pihak objektif bijak dan tidak mudah termakan dengan opini yang berkembang di masyarakat," katanya.
Sebelumnya, mantan anggota DPRD NTB, Najamuddin Mustafa melontarkan ancaman terhadap oknum anggota DPRD NTB yang diduga terlibat mendapatkan aliran dana siluman.
Baca juga: Pelapor korupsi DPRD Lombok Utara serahkan dokumen tambahan ke Kejati NTB
Dia mengatakan telah mengantongi daftar nama beserta bukti sejumlah oknum anggota DPRD NTB yang diduga mendapatkan aliran dana misterius yang diduga bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD 2025 yang belum digelontorkan.
"Saya sudah memiliki daftar nama oknum anggota yang menerima aliran dana tidak jelas itu. Daftar nama sudah kami input dan benar saja sesuai dengan dugaan kami nama penerima dan inisiator-nya," katanya.
Dia meminta oknum dewan yang diduga menerima aliran dana tersebut untuk segera klarifikasi. Jika dewan tidak melakukan klarifikasi, maka dalam waktu dekat Najamuddin bersama mantan dewan lainnya akan segera melaporkan kasus tersebut ke APH, serta menyodorkan sejumlah bukti dan daftar nama yang diduga menjadi penerima.
"Jika mereka tidak segera klarifikasi dalam waktu dekat ini, maka kami akan segera melaporkan itu. Kami sudah memiliki bukti yang sangat jelas," katanya.
Baca juga: KPK ingatkan pimpinan dan anggota DPRD NTB jangan main-main dengan pokir
Baca juga: Kejaksaan pastikan kasus korupsi sapi Lombok Barat masih penyidikan