Legislator: Penanggulangan banjir jadi prioritas dalam RPJMD NTB 2025-2029

id NTB,DPRD NTB,RPJMD,Banjir Mataram

Legislator: Penanggulangan banjir jadi prioritas dalam RPJMD NTB 2025-2029

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) M Nashib Ikroman. ANTARA/Nur Imansyah.

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat M Nashib Ikroman mendorong penanganan terintegrasi bencana banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, pasca-tanggap darurat bencana banjir di Kota Mataram.

"Kami di Pansus RPJMD provinsi akan berupaya mendorong kesatuan rencana ini dalam dokumen RPJMD," ujarnya di Mataram, Selasa.

Dia mengatakan pasca-banjir Kota Mataram, integrasi penanganan bencana alam di dalam dokumen RPJMD momentum yang tepat, sebab masing-masing kabupaten/kota dan provinsi sedang menggarap dokumen RPJMD masing-masing, sehingga siapa berbuat apa, di mana, dalam rentang waktu berapa lama, bahkan estimasi anggaran yang dibutuhkan, bisa disepakati dan ditetapkan.

Untuk itu, anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini, mendorong semua pihak untuk duduk bersama membahas langkah tindak lanjut.

"Pemerintah di semua tingkatan harus duduk bersama. Soal ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri," ujarnya.

Baca juga: Banjir Mataram, Pemprov NTB tetapkan status darurat bencana

Ia juga mendorong optimalisasi kawasan Mataram Metro dalam melakukan manajemen pengelolaan kawasan, sebab antara kawasan hulu dan hilir tidak bisa dipisahkan.

Persoalan banjir di Kota Mataram juga tidak lepas dari kiriman air di hulu, begitu juga soal sampah dan lainnya.

"Kawasan Mataram Metro ini sudah ada dalam tata ruang, tinggal 'goodwill' masing-masing tingkatan pemerintahan saja untuk optimalkan," katanya.

Konsep Mataram Metro merupakan penetapan kawasan beserta manajemen integratif dalam pengelolaan multi sektor. Kawasan ini meliputi Kota Mataram dan sejumlah kecamatan di Lombok Barat di bagian hulu, seperti Narmada dan Lingsar.

"Kawasan ini sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis provinsi dalam RTRTW NTB. Dari sisi regulasi sudah berkekuatan hukum. Tinggal ditekniskan saja," katanya.

Baca juga: DLH Mataram anggarkan Rp100 juta perbaikan tembok TPST jebol akibat banjir
Baca juga: Gelombang pasang perparah dampak banjir di Mataram
Baca juga: Gubernur NTB: Sapi afkir jadi solusi pangan warga terdampak banjir
Baca juga: Belasan warga dilarikan ke rumah sakit akibat banjir di Mataram
Baca juga: Banjir Mataram terparah sejak 40 tahun terakhir, kata Gubernur NTB

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.