NTB minta OPD siaga bencana hidrometeorologi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk siaga terhadap bencana hidrometeorologi memasuki penghujan.

"Kami sudah meminta OPD di antaranya BPBD dan Dinas Sosial, karena sudah memasuki musim penghujan dengan berbagai bencana hidrometeorologi yang sudah mengintai seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor untuk siaga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan kesiapsiagaan antisipasi bencana ini tidak hanya pada dua OPD tersebut, melainkan sejumlah OPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Kami juga sudah minta Dinas Pertanian untuk terus melaporkan kondisi ketahanan pangan dengan perubahan iklim apa dampak dan kesiapannya bila terjadi bencana," ujarnya.

Selain itu, OPD lain juga seperti PUPR diminta menyiagakan alat berat dan pembersihan drainase. Dinas Perhubungan terus memantau pelabuhan karena terkait penyeberangan. BPBD tetap koordinasi dengan BNPB.

"Begitu juga kita koordinasi dengan BMKG untuk terus memberikan pemantauan kondisi cuaca. Yang jelas peran-peran instansi untuk memberikan upaya yang optimal," terang Lalu Gita Ariadi.

Menurut dia, seluruh komponen penanganan bencana di NTB telah siap menghadapi kebencanaan hidrometeorologi di tahun ini.

"Kita sudah minta semua juga untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk siap siaga menghadapi bencana," katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik mengatakan untuk mengantisipasi bencana alam pihaknya sudah menyiapkan 100 beras cadangan yang saat ini disimpan di gudang-gudang Bulog di 10 kabupaten/kota setempat.

Baca juga: Geger!! Buaya liar berjemur di keramba udang milik nelayan Lombok Timur

"Cadangan beras kita itu ada 100 ton disimpan di kabupaten/kota. Dan ini belum ada yang dipakai," ujarnya.

Beras-beras ini akan dikeluarkan bila terjadi bencana alam, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Namun, untuk beras ini tidak lagi berada di tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan Dinas Ketahanan Pangan. "Jadi yang keluarkan itu nanti Dinas Ketahanan Pangan, karena bukan lagi kewenangan kita (Dinas Sosial)," kata Aka sapaan akrabnya.

Baca juga: Sumbawa Barat gelar pelatihan konten medsos bagi ASN

Menurut Aka, secara kesiapan Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota sepenuhnya siap menghadapi terjadinya bencana alam. Baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, personil, maupun kesiapan sarana prasarana dalam tanggap bencana.

"Secara umum logistik kita siap ya. Kalau beras kita kurang di gudang-gudang, kita isi lagi, isi lagi," katanya.