Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk perbaikan irigasi pada tiga dearah irigasi (DI) yakni DI Mataram, Pamotan dan DI Unus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Minggu, mengatakan, dengan anggaran yang relatif kecil itu, perbaikan irigasi tahun ini dilakukan dengan skala priortas pada titik-titik tertentu.
"Perbaikan kita prioritaskan pada titik-titik yang dianggap mendesak sesuai usulan dari masyarakat tani melalui MPBM (musyawarah pembangunan bermitra masyarakat)," katanya.
Selain itu, perbaikan DI disesuaikan dengan kondisi irigasi. Artinya, jika rusak diperbaiki, jika masih konstruksi tanah ditingkatkan menjadi kontruksi batu pasangan atau pemasangan beronjong, kalau sedimen tinggi dinormalisasi.
"Prinsipnya, anggaran itu untuk peningkatan kualitas atau konstruksi irigasi di Kota Mataram, sesuai dengan kondisi lapangan," katanya.
Dikatakan, perbaikan irigasi dimaksudkan memperlancar sistem irigasi karena beberapa lokasi tertentu masih memiliki areal persawahan sehingga membutuhkan fungsi irigasi secara tetap.
"Saat ini kami sedang menyusun DED (detail engineering design), untuk mengetahui berapa panjang irigasi yang dapat diperbaiki dengan anggaran Rp1 miliar tersebut, sekaligus melihat tingkat kerusakannya," katanya.
Menurut dia, untuk mempercepat proses perbaikan irigasi tersebut anggaran Rp1 miliar itu dibagi menjadi lima paket kegiatan, dengan nilai masing-masing Rp200 juta.
Dengan demikian, perbaikan irigasi dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, tidak melalui tender seperti tahun-tahun sebelumnya yang anggaran bersumber dana alokasi khusus (DAK). Pada tahun 2020, DAK perbaikan irigasi sekitar Rp4,6 miliar.
"Tahun ini kita tidak dapat anggaran dari DAK. Karena itu, perbaikan irigasi yang direncanakan ini menggunakan dana alokasi umum (DAU) sehingga terbatas dan prioritas. Tahun depan, kita coba usulkan lagi melalui DAK," katanya.
Miftahurrahman menambahkan, irigasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota guna mendukung peningkatan produksi pertanian, apalagi setelah adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah mendapatkan jaminan ketersediaan air irigasi hingga 2031.
"Kerusakan daerah irigasi dipicu juga karena maraknya alih fungsi lahan sehingga kerusakan daerah irigasi juga menjadi pemicu banjir," katanya menambahkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Minggu, mengatakan, dengan anggaran yang relatif kecil itu, perbaikan irigasi tahun ini dilakukan dengan skala priortas pada titik-titik tertentu.
"Perbaikan kita prioritaskan pada titik-titik yang dianggap mendesak sesuai usulan dari masyarakat tani melalui MPBM (musyawarah pembangunan bermitra masyarakat)," katanya.
Selain itu, perbaikan DI disesuaikan dengan kondisi irigasi. Artinya, jika rusak diperbaiki, jika masih konstruksi tanah ditingkatkan menjadi kontruksi batu pasangan atau pemasangan beronjong, kalau sedimen tinggi dinormalisasi.
"Prinsipnya, anggaran itu untuk peningkatan kualitas atau konstruksi irigasi di Kota Mataram, sesuai dengan kondisi lapangan," katanya.
Dikatakan, perbaikan irigasi dimaksudkan memperlancar sistem irigasi karena beberapa lokasi tertentu masih memiliki areal persawahan sehingga membutuhkan fungsi irigasi secara tetap.
"Saat ini kami sedang menyusun DED (detail engineering design), untuk mengetahui berapa panjang irigasi yang dapat diperbaiki dengan anggaran Rp1 miliar tersebut, sekaligus melihat tingkat kerusakannya," katanya.
Menurut dia, untuk mempercepat proses perbaikan irigasi tersebut anggaran Rp1 miliar itu dibagi menjadi lima paket kegiatan, dengan nilai masing-masing Rp200 juta.
Dengan demikian, perbaikan irigasi dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, tidak melalui tender seperti tahun-tahun sebelumnya yang anggaran bersumber dana alokasi khusus (DAK). Pada tahun 2020, DAK perbaikan irigasi sekitar Rp4,6 miliar.
"Tahun ini kita tidak dapat anggaran dari DAK. Karena itu, perbaikan irigasi yang direncanakan ini menggunakan dana alokasi umum (DAU) sehingga terbatas dan prioritas. Tahun depan, kita coba usulkan lagi melalui DAK," katanya.
Miftahurrahman menambahkan, irigasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota guna mendukung peningkatan produksi pertanian, apalagi setelah adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah mendapatkan jaminan ketersediaan air irigasi hingga 2031.
"Kerusakan daerah irigasi dipicu juga karena maraknya alih fungsi lahan sehingga kerusakan daerah irigasi juga menjadi pemicu banjir," katanya menambahkan.