Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito meminta sejumlah aset daerah berupa kendaraan dinas yang sudah tidak efektif dan tidak bisa dimanfaatkan segera diusulkan untuk dilelang, agar tidak menjadi beban daerah.
"Kami meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki aset kendaraan dinas dan dianggap sudah tidak bisa dimanfaatkan agar segera usulkan untuk dilelang, agar tidak menjadi beban daerah," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi kondisi sejumlah aset berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang berada di halaman belakang Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD), yang tidak terurus.
Menurutnya, beban daerah yang dimaksudkan terhadap keberadaan aset yang sudah tidak dimanfaatkan itu, pemerintah kota harus tetap membayar pajak kendaraan tersebut.
"Kalau untuk biaya pemeliharaan, kemungkinan sudah tidak ada karena aset tersebut tidak digunakan. Tapi, untuk pajaknya tentu harus tetap kita bayar," katanya.
Terkait dengan itu, lanjutnya, dalam hal ini OPD terkait yang memiliki aset kendaraan tersebut dapat mengajukan usulan melakukan penghapusan melalui proses pelelangan.
"Jika aset kendaraan itu dianggap sudah tidak efektif kita sarankan diajukan lelang terbuka untuk umum," katanya lagi.
Ia mengatakan lebih cepat diajukan lelang lebih baik sebab dilihat dari sisi usia semakin lama kendaraan tersebut dilelang harganya semakin rendah karena terjadi penyusutan nilai.
"Untuk itu, jika sudah diusulkan dilelang maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat segera melakukan kajian untuk mempercepat proses lelang," katanya.
"Kami meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki aset kendaraan dinas dan dianggap sudah tidak bisa dimanfaatkan agar segera usulkan untuk dilelang, agar tidak menjadi beban daerah," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi kondisi sejumlah aset berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang berada di halaman belakang Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD), yang tidak terurus.
Menurutnya, beban daerah yang dimaksudkan terhadap keberadaan aset yang sudah tidak dimanfaatkan itu, pemerintah kota harus tetap membayar pajak kendaraan tersebut.
"Kalau untuk biaya pemeliharaan, kemungkinan sudah tidak ada karena aset tersebut tidak digunakan. Tapi, untuk pajaknya tentu harus tetap kita bayar," katanya.
Terkait dengan itu, lanjutnya, dalam hal ini OPD terkait yang memiliki aset kendaraan tersebut dapat mengajukan usulan melakukan penghapusan melalui proses pelelangan.
"Jika aset kendaraan itu dianggap sudah tidak efektif kita sarankan diajukan lelang terbuka untuk umum," katanya lagi.
Ia mengatakan lebih cepat diajukan lelang lebih baik sebab dilihat dari sisi usia semakin lama kendaraan tersebut dilelang harganya semakin rendah karena terjadi penyusutan nilai.
"Untuk itu, jika sudah diusulkan dilelang maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat segera melakukan kajian untuk mempercepat proses lelang," katanya.