Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM diminta untuk memverifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah, banyak LSM yang tumbuh tanpa ada sertifikasi dan kepengurusannya tidak jelas. "Perlu dilakukan verifikasi sebagaimana layaknya partai politik. Atau ibarat sebuah media massa, diperlukan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) sehingga jelas posisi dan statusnya," kata Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jakarta (13/5). Verifikasi LSM itu, lanjut dia, berupa izin pendirian, sumber dana, kepengurusan. "Karena saat ini LSM-LSM yang bermunculan secara tiba-tiba., dimungkinkan karena kepentingan tertentu. Untuk itu perlu diverifikasi," kata Jafar. Ia juga meminta masyarakat untuk lebih memahami mana  LSM yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat dan mana yang bekerja untuk kepentingan pribadia atau kelompok. "Masyarakat diharapkan tidak tertipu lagi dengan LSM yang selalu mengatasnamakan rakyat. Saya yakin masyarakat sekarang sudah lebih cerdas untuk membedakannya," kata Jafar. Terkait "serangan" sejumlah LSM kepada parlemen karena "lahan"nya diambil alih oleh DPR RI, Jafar mengatakan, bila memang itu penyebabnya sehingga terjadi "serangan", adalah hal yang tidak etis. "Jangan karena tak dapat "proyek" atau tak lagi diajak kerjasama ketika membahas sesuatu hal, lantas berbalik dan menyerang parlemen. Jangan sampai seperti itu," kata dia.(*)