Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, HM Nursiah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan validasi dan verifikasi data terkait kemiskinan.
"Semua OPD supaya lebih serius dan efektif dalam menempatkan program yang bersentuhan langsung dengan rumah tangga miskin," kata HM Nursiah dalam keterangan tertulisnya di Praya, Lombok Tengah, Jumat.
Ia mengatakan lebih serius dalam arti supaya program yang direncanakan dan dilaksanakan tidak hanya sekedar ditempatkan atau digelontorkan begitu saja, akan tetapi harus melalui mekanisme supaya tepat sasaran.
"Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin harus benar dirasakan dan berdampak kepada peningkatan kesejahetraan, peningkatan pendapatan dan hidup yang baik," katanya.
Ia mencontohkan, bantuan rumah bagi warga miskin juga harus diikuti dengan bantuan sarana jambannya, akses air bersihnya, bantuan usaha.
"Saya lihat, Dinas PUPR anggarannya besar untuk program air bersih sekitar 30 Miliar dan Dinas Lingkungan Hidup untuk program jambannya," katanya.
Oleh sebab itu, ia menekankan kepada semua OPD untuk berkoordinasi, karena dalam laporan Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), masih ada yang jalan sendiri-sendiri. Kedepan tahun 2022 perlu ditingkatkan kolaborasi dalam menentukan sasaran program dan cari di mana letak masalahnya.
"TKPKD dan Bappeda akan mengawal dan memfasilitasi proses perencanaan serta pelaksanaan program kemsikinan 2022, supaya berdampak pada masyarakat miskin," katanya.
Ketua Pokja TKPKD Lombok Tengah, Saeful Muslim mengatakan, informasi terbaru dari BPS angka persentase kemiskinan di Lombok Tengah tahun 2021 stagnan yaitu sama dengan persentase tahun 2020 sebesar 13,44 persen.
"Namun jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi dari 12.100 jiwa menjadi 131.940 jiwa, karena jumlah masyarakat juga meningkat," katanya.
"Semua OPD supaya lebih serius dan efektif dalam menempatkan program yang bersentuhan langsung dengan rumah tangga miskin," kata HM Nursiah dalam keterangan tertulisnya di Praya, Lombok Tengah, Jumat.
Ia mengatakan lebih serius dalam arti supaya program yang direncanakan dan dilaksanakan tidak hanya sekedar ditempatkan atau digelontorkan begitu saja, akan tetapi harus melalui mekanisme supaya tepat sasaran.
"Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin harus benar dirasakan dan berdampak kepada peningkatan kesejahetraan, peningkatan pendapatan dan hidup yang baik," katanya.
Ia mencontohkan, bantuan rumah bagi warga miskin juga harus diikuti dengan bantuan sarana jambannya, akses air bersihnya, bantuan usaha.
"Saya lihat, Dinas PUPR anggarannya besar untuk program air bersih sekitar 30 Miliar dan Dinas Lingkungan Hidup untuk program jambannya," katanya.
Oleh sebab itu, ia menekankan kepada semua OPD untuk berkoordinasi, karena dalam laporan Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK), masih ada yang jalan sendiri-sendiri. Kedepan tahun 2022 perlu ditingkatkan kolaborasi dalam menentukan sasaran program dan cari di mana letak masalahnya.
"TKPKD dan Bappeda akan mengawal dan memfasilitasi proses perencanaan serta pelaksanaan program kemsikinan 2022, supaya berdampak pada masyarakat miskin," katanya.
Ketua Pokja TKPKD Lombok Tengah, Saeful Muslim mengatakan, informasi terbaru dari BPS angka persentase kemiskinan di Lombok Tengah tahun 2021 stagnan yaitu sama dengan persentase tahun 2020 sebesar 13,44 persen.
"Namun jumlah masyarakat miskin meningkat menjadi dari 12.100 jiwa menjadi 131.940 jiwa, karena jumlah masyarakat juga meningkat," katanya.