Pengentasan kemiskinan di NTB melalui diversifikasi ekonomi

id penduduk miskin ntb,pengentasan kemiskinan,diversifikasi ekonomi,bappeda ntb,nusa tenggara barat

Pengentasan kemiskinan di NTB melalui diversifikasi ekonomi

Kepala Bappeda NTB Iswandi memaparkan kemajuan penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 dalam sesi wawancara cegat di Kantor Gubernur NTB, Senin (24/3/2025). (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga di bawah satu digit melalui pendekatan diversifikasi ekonomi agar pendapatan masyarakat bisa meningkat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Iswandi mengatakan angka pendapatan perkapita masih Rp19 juta, sehingga harus ada lompatan.

"Oleh karena itu diversifikasi ekonomi harus diperkuat. Selain bertani harus ada usaha-usaha lain," ujarnya saat ditemui di Mataram, Senin.

Iswandi menuturkan pemerintah daerah mendorong masyarakat tidak hanya menekuni satu bidang usaha saja agar bisa menghasilkan banyak pendapatan bagi keluarga.

Semua sektor lapangan usaha terutama pertanian dan kelautan menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi tantangan kemiskinan.

Baca juga: Pembangunan ekonomi di NTB dioptimalkan untuk turunkan kemiskinan

Dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki program NTB Terampil dan Tangkas yang bertugas mendidik sumber daya manusia agar memiliki kapasitas dalam mengembangkan ekonomi, bersaing dalam penguatan lapangan kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebesar 11,91 persen. Jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 1,0 persen dari data Maret 2024.

Baca juga: Angka kemiskinan di NTB turun 1 persen

Nusa Tenggara Barat kini menduduki peringkat ke-12 dari sebelumnya peringkat 8 sebagai daerah dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Posisi tiga besar masing-masing diisi oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan melalui diversifikasi ekonomi selaras dengan upaya Nusa Tenggara Barat yang tidak ingin lagi bergantung dengan lapangan usaha pertambangan mineral.

"Nusa Tenggara Barat memang punya potensi tambang, tapi supaya pertumbuhan ekonomi tidak terlalu fluktuatif, maka harus ada penguatan dari sisi sektor non tambang," pungkas Iswandi.

Baca juga: Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB dipercepat