Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang saat ini masih menjadi tantangan bersama.
"Mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem adalah tantangan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen masyarakat," kata Penjabat Gubernur NTB Hassanudin di Mataram, Selasa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 12,91 persen per Maret 2024. Jumlah itu turun 0,94 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 13,85 persen, angka kemiskinan ekstrem bertengger pada level 2,06 persen atau turun 0,6 persen ketimbang tahun 2023 yang menyentuh 2,64 persen.
Ia menuturkan capaian itu masih di atas rata-rata nasional sebesar 9,03 persen, sehingga pemerintah daerah harus terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
Menurutnya, perumusan langkah konkret, inovatif, dan kolaboratif penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca juga: Pemprov NTB kejar target penurunan kemiskinan ekstrem dekati nol persen
Pemerintah telah menggulirkan berbagai program dengan tiga strategi utama berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Hassanudin mengingatkan upaya prioritas yang perlu diutamakan meliputi profiling kemiskinan Provinsi NTB, penguatan koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, penajaman program kegiatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Alhamdulillah!! Angka kemiskinan ekstrem Lombok Tengah terendah di NTB
Penandaan alokasi anggaran dari APBD, APBN, dan sumber lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala serta pelibatan multi pihak, termasuk mitra pembangunan dan organisasi masyarakat.
’’Saya percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di NTB," kata Hassanudin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB Iswandi mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah perlu berkontribusi dan berperan untuk menjalankan tiga pilar utama pengentasan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Pada 3 Desember 2024, Bappeda NTB menggelar rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kegiatan itu sebagai momentum evaluasi dan monitoring terhadap program yang sudah berjalan selama tahun 2024, serta sebagai bahan untuk menyusun rancangan untuk program tahun 2025.
Baca juga: Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Pj Wali Kota Bima minta dana kelurahan dapat atasi kemiskinan ekstrem
Baca juga: Bulog berikan beasiswa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB
Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB dipercepat
Penjabat Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan presentasi dalam rapat koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/12/2024). (ANTARA/HO-Diskominfotik NTB)
