Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan jumlah penerima bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 11.196 Penerima Bantuan Pangan (PBP).
"Bantuan beras ini diberikan untuk periode bulan Juni dan Juli tahun 2025," kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa.
Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen.
Baca juga: Pemkab Sumbawa Barat menyalurkan beras murah untuk warga miskin
Di samping itu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.
"Setiap Penerima Bantuan Pangan akan mendapatkan 10 kilogram per PBP untuk dua bulan yaitu Juni dan Juli yang penyaluran dilakukan satu kali," katanya.
"Sehingga setiap penerima untuk penyaluran Bantuan Pangan periode ini akan mendapatkan 20 kilogram," katanya.
Baca juga: Pemprov NTB salurkan 3,6 ton beras korban banjir Sumbawa Barat
Adapun kriteria penetapan penerima bantuan pangan yaitu masyarakat miskin, rawan miskin, lansia tunggal, dan/atau kepala rumah tangga perempuan miskin.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan harapan semoga program ini bisa membantu mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan dan menanggulangi kekurangan pangan.
"Program ini juga diharapkan dapat mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi di Kabupaten Sumbawa Barat," katanya.*
Baca juga: Bulog NTB mengoperasikan pabrik pengolahan beras modern awal 2023
Baca juga: Bulog NTB menargetkan pabrik pengolahan beras rampung pertengahan 2021
Baca juga: Bulog menunggu persetujuan Kementerian BUMN terkait investasi di Sumbawa
