Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem

id kemiskinan ekstrem,Rumah Tangga Miskin, Kemiskinan di NTB

Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram HM Ramayoga. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan pemetaan terhadap sekitar 20.000 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin  ekstrem sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di kota itu.

"Untuk melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan pemetaan desil satu, dua, dan tiga," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram HM Ramayoga di Mataram, Kamis.

Dikatakan, untuk desil satu merupakan masyarakat dengan kategori benar-benar miskin sehingga harus dilakukan intervensi secara maksimal dan diprioritaskan masuk dalam program keluarga harapan (PKH).

Sementara untuk desil dua dan tiga merupakan keluarga miskin dengan kategori sedang yang artinya mereka bisa intervensi melalui beberapa program seperti pelatihan kerja dan bantuan modal usaha.

"Pemetaan desil keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrem ini menjadi bagian upaya mencapai target nol kemiskinan ekstrem tahun 2024, sesuai target nasional," katanya.

Jika melihat jumlah keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem itu, kata dia, Pemerintah Kota Mataram merasa target tersebut sangat berat.

Apalagi jika melihat kondisi rata-rata di beberapa daerah dan secara nasional juga target nol kemiskinan ekstrem tahun 2024 sangat berat.

"Selama ini, kita hanya bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting yang menjadi isu nasional. Tapi kita akan terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan," katanya.

Menurutnya, program-program upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram, dilaksanakan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Mataram, dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD terkait.

Misalnya, Dinas Perdagangan melaksanakan program bantuan modal usaha bagi pedagang kaki lima, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial melaksanakan program pelatihan kerja dan pemberian bantuan alat kerja dan lainnya.

Bahkan saat ini kami bersama Badan Pangan Nasional sedang melakukan sinkronisasi data 20.000 KK kemiskinan ekstrem harus masuk menjadi sasaran penerima bantuan beras cadangan pangan (CPP) dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pesta demokrasi untuk masa depan ekonomi yang lebih baik
Baca juga: Kulon Progo Yogyakarta harapkan karang taruna terlibat pengentasan kemiskinan


"Jadi 20.000 KK ini, harus masuk jadi penerima 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM), agar bantuan bisa tepat sasaran," katanya.

Diharapkan melalui program-program tersebut, angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram tahun ini bisa terus berkurang hingga mencapai target nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional.*