Keterbatasan SPPG hambat pemerataan MBG di Dompu

Dompu (ANTARA) - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih menghadapi keterbatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga belum menjangkau seluruh sasaran program.

Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan, saat ini baru terdapat 17 SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi, mengingat Program MBG telah berjalan selama satu tahun sejak diluncurkan pada akhir Januari 2025.

"Artinya, sampai saat ini belum seluruh sekolah di Kabupaten Dompu terlayani program Makan Bergizi Gratis," ujar Bambang Firdaus.

Ia mengakui, keterbatasan jumlah SPPG berdampak langsung pada belum meratanya penerima manfaat program tersebut.

"Masih terdapat sekolah yang belum dapat menikmati layanan makan bergizi gratis akibat keterbatasan kapasitas pelayanan," papar Bambang.

Baca juga: SPPG Dompu salurkan ribuan MBG untuk siswa dan korban banjir di Kecamatan Hu'u

Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi dengan kesiapan yang matang dari para pengelola SPPG.

Ia menegaskan, bahwa kualitas pelayanan menjadi hal utama dalam pelaksanaan program, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi sesuai standar serta aspek kebersihan dan keamanan pangan.

"Pengelola SPPG harus benar-benar mempersiapkan pelaksanaan program ini secara matang, termasuk menghindari kesalahan dalam pemenuhan gizi, baik dari sisi higienitas makanan maupun potensi terjadinya keracunan. Ini juga berlaku bagi SPPG yang sudah beroperasi," ujarnya.

Baca juga: Kodim bangun 42 titik dapur umum untuk MBG di Dompu

Politisi Gerindra itu menjelaskan, sasaran Program MBG tidak hanya anak sekolah mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA sederajat, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga lansia.

"Kita terus mendorong hadirnya SPPG baru agar seluruh sasaran Program Makan Bergizi Gratis di Dompu dapat terlayani," katanya.

Selain berdampak pada perbaikan gizi masyarakat, Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui penguatan rantai pasok pangan. Kebutuhan bahan olahan SPPG, seperti beras, sayuran, bumbu, dan kebutuhan pangan lainnya, diharapkan dipasok dari potensi pangan lokal.

Keberadaan SPPG juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Setiap SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja. Namun, dengan jumlah SPPG yang baru mencapai 17 unit, jangkauan pelayanan dan penyerapan tenaga kerja masih terbatas.