Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan pembangunan ekonomi yang inklusif agar dapat mempercepat laju penurunan angka kemiskinan hingga berada di bawah angka dua digit.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Nusa Tenggara Barat saat ini sudah berhasil keluar dari daftar 10 besar daerah termiskin secara nasional per September 2024.
"Kami memfokuskan terhadap sumber daya yang ada untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat diwujudkan bersama," ujarnya di Mataram, Senin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebesar 11,91 persen. Jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 1,0 persen dari data Maret 2024.
Nusa Tenggara Barat kini menduduki peringkat ke-12 dari sebelumnya peringkat 8 sebagai daerah dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Posisi tiga besar masing-masing diisi oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Ikhtiar-ikhtiar kami dari tahun 2023 sampai 2024 bekerja bersama. Alhamdulillah ada hasil signifikan, sehingga Nusa Tenggara Barat tidak masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin," kata Gita.
Baca juga: Dinsos NTB dan BPS berkolaborasi perbaiki data kemiskinan
Lebih lanjut dia menyampaikan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 harus memberikan inspirasi dan motivasi untuk bisa bekerja lebih keras demi mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Gita berharap tidak ada letupan-letupan kecil yang membuat angka kemiskinan meningkat dan membuat posisi Nusa Tenggara Barat merosot masuk kembali ke dalam daftar 10 besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.
"Kolaborasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) provinsi, kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat harus terus ditingkatkan, sehingga pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar dan masyarakat makmur serta sejahtera," ucapnya.
Baca juga: Akademisi: Gubernur NTB terpilih Iqbal fokus dua sektor atasi kemiskinan
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain memaparkan sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan, yaitu peningkatan pendapat, mengurangi beban-beban pengeluaran, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Beberapa strategi itu bakal difokuskan mengingat program dari gubernur dan wakil gubernur NTB saat ini salah satunya tentang pengentasan kemiskinan.
Iskandar menilai bahwa kolaborasi TKPKD terus dilakukan dengan menyelaraskan program-program kegiatan dari TKPKD kabupaten/kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
"Hal ini intens dilakukan karena agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di masing-masing kabupaten/kota, sehingga lebih luas target dari program kerjanya," pungkasnya.
Baca juga: Komoditas beras dan rokok jadi penyumbang kemiskinan di NTB
Baca juga: Pengentasan kemiskinan penduduk desa di NTB melalui transformasi ekonomi
Baca juga: Angka kemiskinan di NTB turun 1 persen
