Mataram (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan daerah itu fokus mengentaskan kemiskinan penduduk desa melalui transformasi ekonomi yang inklusif.
"Arah pembangunan kami fokuskan ke desa karena tingkat kemiskinan desa turun sedikit," kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain di Mataram, Senin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di desa lebih tinggi ketimbang penduduk miskin di perkotaan.
Pada September 2024 penduduk miskin perdesaan mencapai 12,21 persen, turun 0,74 persen ketimbang Maret 2024. Adapun persentase penduduk miskin perkotaan dalam periode yang sama berada pada angka 11,64 persen yang turun 1,22 persen dalam kurun waktu enam bulan.
"Sesuai dengan program kerja baik dari presiden maupun gubernur terpilih, kami sekarang membangun dari desa, itu termasuk juga tentang kemiskinan," kata Iskandar.
Baca juga: Pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB dipercepat
Rencana pembangunan jangan panjang di Nusa Tenggara Barat menitikberatkan transformasi ekonomi guna mengentaskan kemiskinan.
Transformasi ekonomi itu bertujuan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
"Gubernur terpilih fokus kepada tiga hal, yaitu kemiskinan, pangan, dan pariwisata mendunia. Kami fokus (pengentasan kemiskinan) ke desa supaya penurunannya lebih besar atau mungkin sama dengan kota," papar Iskandar.
Baca juga: Legislator meminta Pemprov NTB fokus program pengentasan kemiskinan
Nusa Tenggara Barat menargetkan angka kemiskinan yang secara total sebanyak 11,91 persen pada September 2024 bisa segera turun hingga di bawah 10 persen.
Berbagai data kemiskinan yang kini tersedia, seperti data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DKES) terus diperbaharui agar penyaluran bantuan bagi penduduk miskin bisa tepat sasaran.
"Koordinasi dengan kabupaten sangat penting karena mereka juga punya program pengentasan kemiskinan yang mungkin beda sasarannya dengan kami, tapi masih satu data, sehingga lebih memperluas program tersebut," pungkas Iskandar.
Baca juga: Pemprov NTB mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk entaskan kemiskinan
Baca juga: NTB Siapkan Rp1,7 Triliun Untuk Pengentasan Kemiskinan