Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program pengentasan kemiskinan pada tahun 2023.
Kepala Bappeda NTB Iswandi di Mataram, Selasa, mengatakan alokasi anggaran Rp1,2 triliun itu sekitar 24 persen dari total APBD NTB sebesar Rp5,9 triliun lebih.
"Kalau dari APBD provinsi sekitar Rp1,2 triliun," ujarnya.
Ia mengatakan anggaran sebesar itu untuk program bantuan sosial (bansos), hibah, dan pemberdayaan masyarakat.
"Itu baru dari daerah, belum dari pemerintah pusat, seperti bantuan PKH, JKN, PBI dan lainnya. Semua program ini dananya bersumber dari APBN," katanya.
Meski anggaran dialokasikan besar, katanya, seringkali program pengentasan kemiskinan menjadi persoalan, terutama terkait dengan efektifitas program tersebut.
Untuk mengatasi itu, Pemprov NTB melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah (TKPKD) meminta kabupaten dan kota meningkatkan konsolidasi, sehingga program penanganan kemiskinan di NTB bisa lebih tepat sasaran.
"Sinergitas itu maksudnya bagaimana kabupaten dan kota fokus menangani dan menyasar kelompok miskin atau berpotensi miskin. Jadi semua berperan baik pusat, provinsi dan kabupaten serta kota, termasuk kementerian/lembaga, OPD, dan Dana Desa, terutama bagaimana pemutakhiran data," katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan BPS maupun Bappeda konsepnya sama, di mana rentan kemiskinan dibagi dalam desil 1-10. Desil 1 atau 10 persen masuk kelompok kemiskinan ekstrem, desil 2 atau 20 persen masuk kelompok miskin, dan sebagian lainnya masuk kelompok hampir miskin.
"Jadi, data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan 1,8 juta jiwa lebih penduduk NTB tersebut, merupakan bagian secara keseluruhan dari kemiskinan ekstrem sampai dengan kelompok miskin dan hampir miskin," ujarnya.
Berdasarkan data pada Maret 2021, jumlah individu miskin ekstrem di NTB sebesar 4,78 persen atau 252.048 jiwa, sedangkan Maret 2022 sebesar 3,29 persen atau 176.029 jiwa yang artinya dari periode Maret 2021 sampai dengan Maret 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB sebesar 1,49 persen.
"Terkait hal tersebut, memang tidak bisa langsung menyasar 176.029 individunya, karena begitu ada gejolak seperti kenaikan harga BBM, inflasi dan lainnya, kemungkinan yang ada di luar kategori miskin ekstrem akan jatuh juga ke potensi kemiskinan ekstrem tersebut," katanya.
Berita Terkait
Bulog berikan beasiswa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB
Senin, 19 Agustus 2024 17:43
Alhamdulillah!! Angka kemiskinan ekstrem Lombok Tengah terendah di NTB
Kamis, 26 September 2024 12:18
Pj Wali Kota Bima minta dana kelurahan dapat atasi kemiskinan ekstrem
Rabu, 22 Mei 2024 16:38
Pemkot Mataram NTB memetakan penanganan kemiskinan ekstrem
Kamis, 1 Februari 2024 18:40
DPRD desak Gubernur NTB buat program pemenuhan hak dasar
Kamis, 5 Januari 2023 9:20
NTB memprioritaskan penurunan kemiskinan ekstrem
Rabu, 20 Juli 2022 14:56
Disnaker siapkan pelatihan tata boga sasar warga miskin di Mataram
Selasa, 27 Agustus 2024 15:14
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53