Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan upaya penguatan ketahanan pangan dan wisata sebagai langkah untuk menekan angka kemiskinan.
"Kami punya potensi melimpah dari jagung, kopi, coklat, hingga tuna. Namun, masalah utama NTB adalah hilirisasi, karena itu strategi kami adalah memperkuat ketahanan pangan dan pariwisata agar ekonomi rakyat bisa naik," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam pernyataan di Mataram, Sabtu.
Iqbal menyoroti pentingnya inovasi untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan penyimpanan hasil panen agar harga produk pertanian tetap stabil.
Harga saat panen raya yang seringkali jatuh membuat pemerintah daerah bersikeras menyediakan tempat penyimpanan yang memadai agar penjualan saat harga murah bisa ditunda sampai harga membaik.
Baca juga: Museum NTB menilik peran jembatan kolonial di Lombok Barat
Selama lima tahun ke depan, fokus pembangunan NTB diarahkan pada pengentasan kemiskinan melalui hilirisasi sektor pangan serta penguatan program desa berdaya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan di NTB pada Maret 2025 sebesar 11,78 persen yang setara 654.570 ribu jiwa penduduk. Angka tersebut turun cukup agresif bila dibandingkan pada September 2024 yang mencapai 12,91 persen.
Baca juga: Lombok Tengah genjot optimasi lahan untuk ketahanan pangan 2025
Program Desa Berdaya yang dicanangkan Pemerintah NTB merupakan mentransformasikan desa miskin menjadi desa mandiri melalui intervensi dua tahun bertahap.
Program itu adalah inisiatif strategis agar NTB bisa mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
