Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyayangkan penertiban nelayan asal Kota Mataram yang memarkir perahunya di kawasan Pantai Senggigi oleh aparat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Yang kami sayangkan, kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Padahal kami sudah koordinasi dengan pihak camat setempat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi penertiban nelayan asal Kota Mataram yang memarkir perahunya di kawasan Pantai Senggigi, Kamis (24/2), karena dinilai mengganggu kebersihan serta estetika kawasan wisata.
Menurut Irwan, setiap musim angin barat di bulan November sampai Maret tahun berikutnya sekitar 200-an nelayan Kota Mataram menambatkan perahu di wilayah Senggigi, sebab kondisi perairan di Kota Mataram tidak memungkinkan nelayan memarkir perahunya.
Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini muncul masalah terkait keberadaan nelayan yang dinilai mengganggu kebersihan serta estetika kawasan wisata Senggigi.
"Informasinya nelayan kita sering buang air besar (BAB) sembarangan, dan menggunakan alat seadanya untuk membuat tenda sehingga terkesan kumuh dan semrawut," katanya.
Terhadap masalah tersebut, DKP sebenarnya sudah menyiapkan solusi jangka pendek yakni akan menempatkan mobil toilet keliling milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar nelayan tidak BAB sembarangan.
Sementara terkait dengan tenda-tenda nelayan agar tidak terlihat kumuh, DKP akan menyiapkan beberapa tenda dengan warna senada yang akan dipinjam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sehingga bisa terlihat rapi dan tertata.
"Akan tetapi, solusi-solusi jangka pendek yang akan kami tawarkan itu belum sempat disampaikan kepada pihak Pemerintah Lombok Barat, nelayan sudah ditertibkan," katanya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Mataram berencana akan pembangunan tempat penambatan di kawasan Meninting dan Sungai Jangkuk.
"Program itu salah satu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah kota yang terus coba kita komunikasikan dengan pemerintah pusat sebab membutuhkan anggaran besar. Tapi kita tidak ingin masalah setiap tahun terulang terus," katanya.
"Yang kami sayangkan, kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Padahal kami sudah koordinasi dengan pihak camat setempat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram Irwan Harimansyah di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi penertiban nelayan asal Kota Mataram yang memarkir perahunya di kawasan Pantai Senggigi, Kamis (24/2), karena dinilai mengganggu kebersihan serta estetika kawasan wisata.
Menurut Irwan, setiap musim angin barat di bulan November sampai Maret tahun berikutnya sekitar 200-an nelayan Kota Mataram menambatkan perahu di wilayah Senggigi, sebab kondisi perairan di Kota Mataram tidak memungkinkan nelayan memarkir perahunya.
Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini muncul masalah terkait keberadaan nelayan yang dinilai mengganggu kebersihan serta estetika kawasan wisata Senggigi.
"Informasinya nelayan kita sering buang air besar (BAB) sembarangan, dan menggunakan alat seadanya untuk membuat tenda sehingga terkesan kumuh dan semrawut," katanya.
Terhadap masalah tersebut, DKP sebenarnya sudah menyiapkan solusi jangka pendek yakni akan menempatkan mobil toilet keliling milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar nelayan tidak BAB sembarangan.
Sementara terkait dengan tenda-tenda nelayan agar tidak terlihat kumuh, DKP akan menyiapkan beberapa tenda dengan warna senada yang akan dipinjam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sehingga bisa terlihat rapi dan tertata.
"Akan tetapi, solusi-solusi jangka pendek yang akan kami tawarkan itu belum sempat disampaikan kepada pihak Pemerintah Lombok Barat, nelayan sudah ditertibkan," katanya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Mataram berencana akan pembangunan tempat penambatan di kawasan Meninting dan Sungai Jangkuk.
"Program itu salah satu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah kota yang terus coba kita komunikasikan dengan pemerintah pusat sebab membutuhkan anggaran besar. Tapi kita tidak ingin masalah setiap tahun terulang terus," katanya.