Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy berharap supaya Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, supaya dikelola dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Proyek ini harus dimanfaatkan dengan baik, ini milik semua masyarakat daerah kita," katanya saat membuka acara pelatihan pengurus Pamdesma Selojar untuk Rencana Pengamanan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (RPAM-SPAM JP) di Kecamatan Sembalun yang dilaksanakan di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, proyek ini bukan milik golongan ataupun kelompok yang dikelola oleh Pamdesma Selojar. Keberhasilan proyek tersebut bukan karena hasil perorangan atau kelompok melainkan, karena usaha bersama, yang difasilitasi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Timur ke Kementerian PUPR. "SPAM bukan milik golongan tertentu," katanya menegaskan.
Baca juga: Kementerian PUPR membangun SPAM di KSPN Gili Air Lombok
Proyek tersebut menelan dana Rp37 miliar untuk mewujudkan salah satu visi air mengalir sepanjang tahun di Kecamatan Sembalun. Selain Sembalun, di wilayah Pantai Selatan juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) SPAM sebesar Rp100 miliar. "Pemerintah menggelontor dana itu untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kelompok tertentu," katanya.
Kepala BPPW NTB Sri Rejeki berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut mengingat walaupun fasilitas telah disediakan, namun pengurus tidak dapat mengelola dengan maksimal maka penerima manfaat yaitu masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat optimal. "SPAM ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kelola dengan baik," katanya.
"Proyek ini harus dimanfaatkan dengan baik, ini milik semua masyarakat daerah kita," katanya saat membuka acara pelatihan pengurus Pamdesma Selojar untuk Rencana Pengamanan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (RPAM-SPAM JP) di Kecamatan Sembalun yang dilaksanakan di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, proyek ini bukan milik golongan ataupun kelompok yang dikelola oleh Pamdesma Selojar. Keberhasilan proyek tersebut bukan karena hasil perorangan atau kelompok melainkan, karena usaha bersama, yang difasilitasi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Timur ke Kementerian PUPR. "SPAM bukan milik golongan tertentu," katanya menegaskan.
Baca juga: Kementerian PUPR membangun SPAM di KSPN Gili Air Lombok
Proyek tersebut menelan dana Rp37 miliar untuk mewujudkan salah satu visi air mengalir sepanjang tahun di Kecamatan Sembalun. Selain Sembalun, di wilayah Pantai Selatan juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) SPAM sebesar Rp100 miliar. "Pemerintah menggelontor dana itu untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan kelompok tertentu," katanya.
Kepala BPPW NTB Sri Rejeki berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut mengingat walaupun fasilitas telah disediakan, namun pengurus tidak dapat mengelola dengan maksimal maka penerima manfaat yaitu masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat optimal. "SPAM ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kelola dengan baik," katanya.