Mataram, 29/11 (ANTARA) - Bonus tambahan yang dijanjikan untuk atlet berprestasi asal Nusa Tenggara Barat yang meraih medali di Sea Games 2011 Jakarta dan Palembang, belum diberikan pemerintah daerah dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia setempat.
"Memang belum diberikan, tetapi ada bonus itu, yang kemungkinan akan diberikan pada malam apresiasi Bangga Jadi NTB, saat peringatan HUT ke-53 Pemprov NTB 17 Desember 2011," kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Andy Hadiyanto, di Mataram, Selasa.
Andi yang didampingi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB H MNS Kasdiono, dan Wakil Ketua Umum KONI NTB H Mukti Murrad, mengatakan, bonus untuk atlet berprestasi selalu ada meskipun pemberiannya sempat tertunda karena terkendala pola penganggaran.
Pemprov NTB tengah mengupayakan anggaran untuk bonus tambahan para atlet berprestasi itu dan baru akan diberikan pada 17 Desember mendatang,
"Nilainya sedang ditelaah agar pantas, yang pasti bonus itu ada dan akan diberikan pada waktu yang tepat," ujarnya.
Di ajang Sea Games XXVI Pelambang dan Jakarta, 11-22 November 2011 itu, atlet NTB yang memperkuat tim nasional (timnas) berhasil menyumbangkan tiga medali emas, tiga perak dan satu perunggu.
Tiga medali emas itu diraih Ridwan di nomor lari 1.500 meter putra, kempo embu beregu campuran dan nomor lari empat kali 100 meter estafet putera atas nama Fadlin.
Sementata medali perak disumbangkan Maryati yang turun di cabang olahraga pencak silat kelas D putri, dan Nurul Imaniar yang turun di nomor lari empat kali 400 meter estafet putri, serta Dita di cabang voli pasir yang berpasangan dengan atlit asal Jawa Timur.
Sementara Adrian menyumbang perunggu dari nomor lari gawang 400 meter putra.
Para atlet yang meraih medali pada Sea Games 2011 itu sudah mendapat bonus dari Menpora, yakni peraih emas sebesar Rp200 juta, perak Rp50 juta, dan perunggu Rp30 juta.
Kini, para atlet berprestasi di ajang internasional itu tengah menunggu bonus tambahan dari pemerintah daerah dan pengurus KONI setempat. (*)