Mataram, 5/1 (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) pada 2011 mencapai Rp23,11 miliar atau hampir 99 persen.
"Dari total pagu anggaran jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda) tahun anggaran 2011 sebesar Rp23,935 miliar, tersisa senilai Rp724,093 juta. Sisanya sudah dikembalikan ke kas daerah per 31 Desember," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H Mochammad Ismail, di Mataram, Kamis.'
Ia mengatakan, dari total dana jamkesmasda tahun anggaran 2011, Pemerintah Provinsi NTB menghibahkan dana APBD sebesar Rp14,650 miliar, sisanya merupakan dana hibah dari 10 kabupaten/kota.
Dana hibah untuk jaminan kesehatan itu diserap oleh Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB senilai Rp3,940 miliar, sisanya diserap oleh rumah sakit daerah milik pemerintah di kabupaten/kota serta di 153 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB.
Dana Jamkesmasda 2011 juga diarahkan untuk membayar tunggakan di beberapa rumah sakit pemerintah pada 2010 dan pembayaran biaya perawatan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar.
Jumlah sasaran pasien kategori penduduk kurang mampu sebanyak 301.221 orang, namun yang dibiayai perawatannya di RSUP NTB dan beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten/kota sebanyak 853 orang, sedangkan di puskesmas sebanyak 42.498 orang.
Menurut Ismail, jumlah warga yang dibiayai perawatannya di puskesmas lebih banyak dibandingkan di rumah sakit disebabkan karena pelayanan yang harus diberikan masih bersifat pelayanan dasar dan bisa ditangani di puskesmas, namun jika penyakit pasien sudah tidak bisa ditangani secara medis di puskesmas, maka dirujuk ke rumah sakit.
"Bahkan ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, karena tindakan medis seperti operasi tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di NTB," ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, mengalokasikan anggaran Jamkesmasda, selain untuk membantu warga kurang mampu memperoleh perawatan medis tanpa harus mengeluarkan biaya, Jamkesmasda itu juga diharapkan bisa menekan angka kematian ibu dan bayi dengan membebaskan biaya persalinan.
Persalinan bebas biaya itu diterapkan di seluruh puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.
"Dari total pagu anggaran jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda) tahun anggaran 2011 sebesar Rp23,935 miliar, tersisa senilai Rp724,093 juta. Sisanya sudah dikembalikan ke kas daerah per 31 Desember," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H Mochammad Ismail, di Mataram, Kamis.'
Ia mengatakan, dari total dana jamkesmasda tahun anggaran 2011, Pemerintah Provinsi NTB menghibahkan dana APBD sebesar Rp14,650 miliar, sisanya merupakan dana hibah dari 10 kabupaten/kota.
Dana hibah untuk jaminan kesehatan itu diserap oleh Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB senilai Rp3,940 miliar, sisanya diserap oleh rumah sakit daerah milik pemerintah di kabupaten/kota serta di 153 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota di NTB.
Dana Jamkesmasda 2011 juga diarahkan untuk membayar tunggakan di beberapa rumah sakit pemerintah pada 2010 dan pembayaran biaya perawatan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar.
Jumlah sasaran pasien kategori penduduk kurang mampu sebanyak 301.221 orang, namun yang dibiayai perawatannya di RSUP NTB dan beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten/kota sebanyak 853 orang, sedangkan di puskesmas sebanyak 42.498 orang.
Menurut Ismail, jumlah warga yang dibiayai perawatannya di puskesmas lebih banyak dibandingkan di rumah sakit disebabkan karena pelayanan yang harus diberikan masih bersifat pelayanan dasar dan bisa ditangani di puskesmas, namun jika penyakit pasien sudah tidak bisa ditangani secara medis di puskesmas, maka dirujuk ke rumah sakit.
"Bahkan ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, karena tindakan medis seperti operasi tidak bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di NTB," ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, mengalokasikan anggaran Jamkesmasda, selain untuk membantu warga kurang mampu memperoleh perawatan medis tanpa harus mengeluarkan biaya, Jamkesmasda itu juga diharapkan bisa menekan angka kematian ibu dan bayi dengan membebaskan biaya persalinan.
Persalinan bebas biaya itu diterapkan di seluruh puskesmas dan jaringannya serta ruang Kelas III RSUD kabupaten/kota dan RSU Provinsi NTB.