Mataram, 13/1 (ANTARA) - Sebanyak 20.035 orang siswa SMA dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh bantuan khusus murid miskin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Basri di Mataram, Kamis, mengatakan masing-masing siswa memperoleh bantuan khusus siswa miskin (BKMM) sebesar Rp60 ribu per bulan dan dicairkan per triwulan.
"Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung melalui rekening siswa. Beda dengan tahun 2011 dicairkan melalui rekening sekolah," ujarnya.
Ia menyebutkan, total dana BKSM pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp25,676 miliar yang dialokasikan untuk SMK senilai Rp8,681 miliar dengan jumlah siswa penerima sebanyak 8.454 orang, sedangkan SMA Rp16,995 miliar dengan jumlah siswa penerima 11.581 orang.
Basri menjelaskan, BKMM adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu melalui sekolah.
Sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa para siswa harus bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau miskin dari kelurahan masing-masing atau domisilinya serta mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik.
"Beasiswa itu harus digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti membayar iuran sekolah, membeli buku dan kebutuhan lainnya," ujarnya.
Adanya BKMM, kata Basri, cukup membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya menekan angka putus sekolah dan diharapkan bisa mengangkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi masyarakat (APM) di tingkat sekolah menengah.
"APK dan APM sekolah menengah di NTB pada tahun ajaran 2010/2011 sudah mencapai 74,43 persen. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang terus meningkat, kalau bisa mencapai 100 persen," katanya.
Selain beasiswa dari dana dekonsentrasi, kata dia, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan anggaran beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang bersumber dari dana APBD.
Namun hingga saat ini dana beasiswa tersebut belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya karena masih dalam tahap pengkajian oleh tim panitia anggaran daerah dan badan anggaran DPRD NTB.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Basri di Mataram, Kamis, mengatakan masing-masing siswa memperoleh bantuan khusus siswa miskin (BKMM) sebesar Rp60 ribu per bulan dan dicairkan per triwulan.
"Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung melalui rekening siswa. Beda dengan tahun 2011 dicairkan melalui rekening sekolah," ujarnya.
Ia menyebutkan, total dana BKSM pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp25,676 miliar yang dialokasikan untuk SMK senilai Rp8,681 miliar dengan jumlah siswa penerima sebanyak 8.454 orang, sedangkan SMA Rp16,995 miliar dengan jumlah siswa penerima 11.581 orang.
Basri menjelaskan, BKMM adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu melalui sekolah.
Sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa para siswa harus bisa menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau miskin dari kelurahan masing-masing atau domisilinya serta mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik.
"Beasiswa itu harus digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti membayar iuran sekolah, membeli buku dan kebutuhan lainnya," ujarnya.
Adanya BKMM, kata Basri, cukup membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya menekan angka putus sekolah dan diharapkan bisa mengangkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi masyarakat (APM) di tingkat sekolah menengah.
"APK dan APM sekolah menengah di NTB pada tahun ajaran 2010/2011 sudah mencapai 74,43 persen. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang terus meningkat, kalau bisa mencapai 100 persen," katanya.
Selain beasiswa dari dana dekonsentrasi, kata dia, Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan anggaran beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang bersumber dari dana APBD.
Namun hingga saat ini dana beasiswa tersebut belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya karena masih dalam tahap pengkajian oleh tim panitia anggaran daerah dan badan anggaran DPRD NTB.