Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan 28 posko pelayanan terpadu (postu) pada 2022 karena kondisi bangunan rusak, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat setempat menjadi lebih optimal.
"Ini untuk meningkatkan pelayanan supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal," kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Suardi di Praya, Rabu.
Ia mengatakan kondisi puluhan postu di daerah itu ada yang rusak ringan dan rusak berat, antara lain karena gempa bumi beberapa tahun lalu dan lapuk oleh usia. Total jumlah postu di daerah itu 98 unit tersebar di 12 kecamatan.
“Perbaikan dilakukan secara bertahap," katanya.
Ia mengatakan kondisi bangunan postu yang rusak berat dan ringan 60 unit. Untuk perbaikan postu rusak ringan, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp100 juta, sedangkan rusak berat Rp200 juta.
Ia mengharapkan perbaikan postu menjadikan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal.
“Harapan kita untuk tahun depan bisa tuntas semuanya,” katanya.
Pihaknya juga memberikan perhatian terhadap kondisi pondok bersalin desa (polindes) di setiap desa di daerah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat karena kondisinya banyak yang rusak.
Akan tetapi, ujarnya, pengelolaan polindes saat ini sudah tidak lagi menjadi ranah Dinas Kesehatan.
“Kalau polindes yang rusak karena sudah menjadi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) maka itu di bawah tanggung jawab desa makanya nanti kita bicarakan dengan desa," katanya.
"Ini untuk meningkatkan pelayanan supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal," kata Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Suardi di Praya, Rabu.
Ia mengatakan kondisi puluhan postu di daerah itu ada yang rusak ringan dan rusak berat, antara lain karena gempa bumi beberapa tahun lalu dan lapuk oleh usia. Total jumlah postu di daerah itu 98 unit tersebar di 12 kecamatan.
“Perbaikan dilakukan secara bertahap," katanya.
Ia mengatakan kondisi bangunan postu yang rusak berat dan ringan 60 unit. Untuk perbaikan postu rusak ringan, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp100 juta, sedangkan rusak berat Rp200 juta.
Ia mengharapkan perbaikan postu menjadikan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal.
“Harapan kita untuk tahun depan bisa tuntas semuanya,” katanya.
Pihaknya juga memberikan perhatian terhadap kondisi pondok bersalin desa (polindes) di setiap desa di daerah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat karena kondisinya banyak yang rusak.
Akan tetapi, ujarnya, pengelolaan polindes saat ini sudah tidak lagi menjadi ranah Dinas Kesehatan.
“Kalau polindes yang rusak karena sudah menjadi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) maka itu di bawah tanggung jawab desa makanya nanti kita bicarakan dengan desa," katanya.