Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan program pembiayaan perumahan pada tahun 2023 dengan total anggaran Rp34,17 triliun untuk 274.924 unit.
"Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran sebesar Rp25,18 triliun sebanyak 220.000 unit," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Kemudian untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), lanjutnya, dengan anggaran Rp890 miliar sebanyak 220.000 unit. Lalu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan anggaran Rp3,46 triliun sebanyak 754.004 unit.
Sedangkan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan anggaran Rp4,64 Triliun sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 unit. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai Rp97,44 triliun untuk Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga Juni 2022 kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Kementerian PUPR pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun
Baca juga: Dirjen Kementerian PUPR paparkan kriteria rumah sehat pasca COVID-19
Ia memaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk menolong MBR agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini sebanyak 200 ribu unit rumah. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program tersebut.
Sampai Juni 2022, telah tercapai target 49,78 persen dari total 200 ribu perumahan bagi MBR. Sumber dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun dan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,1 triliun.
"Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran sebesar Rp25,18 triliun sebanyak 220.000 unit," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Kemudian untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), lanjutnya, dengan anggaran Rp890 miliar sebanyak 220.000 unit. Lalu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan anggaran Rp3,46 triliun sebanyak 754.004 unit.
Sedangkan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan anggaran Rp4,64 Triliun sebagai dana masyarakat sebanyak 54.924 unit. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan dana senilai Rp97,44 triliun untuk Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga Juni 2022 kepada 1,1 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik berupa kebijakan maupun kredit bersubsidi (FLPP) untuk menekan backlog dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Kementerian PUPR pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun
Baca juga: Dirjen Kementerian PUPR paparkan kriteria rumah sehat pasca COVID-19
Ia memaparkan APBN telah bekerja keras untuk memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, diantaranya untuk menolong MBR agar dapat memiliki hunian yang terjangkau dengan target tahun ini sebanyak 200 ribu unit rumah. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan dana Rp30 triliun untuk program tersebut.
Sampai Juni 2022, telah tercapai target 49,78 persen dari total 200 ribu perumahan bagi MBR. Sumber dana sebesar Rp30 triliun berasal dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun dan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Rp19,1 triliun.