Mataram, 30/3 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengharapkan dukungan APBN Perubahan 2012 untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit umum rujukan di Pulau Sumbawa, yang masih kekurangan dana lebih dari Rp90 miliar.
"Kami harapkan itu, makanya koordinasi dengan pejabat terkait di Kementerian Kesehatan terus dilakukan," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr Moch Ismail, di Mataram, Jumat.
Koordinasi itu, kata Ismail, juga untuk memastikan bahwa pejabat terkait di Kementerian Kesehatan mengalokasikan dukungan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Pulau Sumbawa itu, dalam naskah APBN Perubahan 2012.
Naskah APBN Perubahan 2012 itu tengah dibahas di gedung DPR di Jakarta, termasuk didalamnya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Ia mengatakan, diakhir 2011 terevaluasi anggaran untuk pembangunan RSUP NTB di Pulau Sumbawa, masih kurang sekitar 103,2 miliar, yang dipenuhi dengan dana APBD NTB 2012 sebanyak Rp12 miliar.
"Masih butuh dana sebesar Rp103,2 miliar, namun dukungan APBD NTB 2012 hanya Rp12 miliar. Karena itu, akan diupayakan dukungan dana dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Kesehatan yang diharapkan teralokasi dalam APBN Perubahan 2012," ujarnya.
Menurut Ismail, anggaran pembangunan RSUD Provinsi NTB di Sumbawa itu dialokasikan secara bertahap sejak 2009, yang diawali dengan dukungan dana APBN 2009 dari pos anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp45 miliar, dan APBD Provinsi NTB sebesar Rp2 miliar, serta APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5 miliar.
Mulai 2010, pembangunan rumah sakit itu hanya didukung dana APBD Provinsi NTB yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar, kemudian aloaksi APBD NTB 2011 sebesar Rp15 miliar, serta dukungan dana sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sebagian dana pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
PT NNT berkomitmen memberi dana pemberdayaan masyarakat (CSR) senilai 38 juta dolar AS atau setara dengan Rp361 miliar kepada pemerintah daerah di NTB, setiap tahun anggaran.
Program pemberdayaan itu mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi pedesaan, pengembangan fasilitas strategis dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dari total dana CSR sebesar 38 juta dolar AS di 2011 itu, masing-masing sebanyak 40 persen diantaranya dijatahkan untuk Pemprov NTB (sekitar Rp144 miliar) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan sisanya 20 persen untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dari total dana sebesar Rp144 miliar yang menjadi jatah Pemprov NTB itu, dialokasikan sebesar Rp5 miliar untuk RSUD NTB di Sumbawa itu.
Dengan demikian, pembangunan rumah sakit rujukan milik Pemprov NTB di Pulau Sumbawa itu, baru didukung anggaran sebesar Rp80 miliar, dari total dana yang dibutuhkan sesuai "Detail Engineering Design (DED)" yang mencapai Rp183,2 miliar lebih, sehingga masih kekurangan Rp103,2 miliar lebih.
"Kalau ada tambahan APBN untuk RSUP NTB di Sumbawa itu, maka akan lebih mempercepat perampungan pembangunan rumah sakit rujukan itu," ujar Ismail.
RSUD Provinsi NTB yang tengah dibangun di Sumbawa itu bertipe B yang tentunya harus dilengkapi sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai, karena berdampak pada mutu, jenis dan cakupan pelayanan.
Sesuai rencana, rumah sakit itu berkapasitas 363 unit tempat tidur, terdiri dari 28 unit di ruang perawatan VIP, 47 unit ruang perawatan klas I, 93 unit ruang klas II dan 138 unit ruang klas III serta 57 unit ruang observasi. (*)
"Kami harapkan itu, makanya koordinasi dengan pejabat terkait di Kementerian Kesehatan terus dilakukan," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr Moch Ismail, di Mataram, Jumat.
Koordinasi itu, kata Ismail, juga untuk memastikan bahwa pejabat terkait di Kementerian Kesehatan mengalokasikan dukungan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Pulau Sumbawa itu, dalam naskah APBN Perubahan 2012.
Naskah APBN Perubahan 2012 itu tengah dibahas di gedung DPR di Jakarta, termasuk didalamnya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Ia mengatakan, diakhir 2011 terevaluasi anggaran untuk pembangunan RSUP NTB di Pulau Sumbawa, masih kurang sekitar 103,2 miliar, yang dipenuhi dengan dana APBD NTB 2012 sebanyak Rp12 miliar.
"Masih butuh dana sebesar Rp103,2 miliar, namun dukungan APBD NTB 2012 hanya Rp12 miliar. Karena itu, akan diupayakan dukungan dana dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Kesehatan yang diharapkan teralokasi dalam APBN Perubahan 2012," ujarnya.
Menurut Ismail, anggaran pembangunan RSUD Provinsi NTB di Sumbawa itu dialokasikan secara bertahap sejak 2009, yang diawali dengan dukungan dana APBN 2009 dari pos anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp45 miliar, dan APBD Provinsi NTB sebesar Rp2 miliar, serta APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5 miliar.
Mulai 2010, pembangunan rumah sakit itu hanya didukung dana APBD Provinsi NTB yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar, kemudian aloaksi APBD NTB 2011 sebesar Rp15 miliar, serta dukungan dana sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sebagian dana pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
PT NNT berkomitmen memberi dana pemberdayaan masyarakat (CSR) senilai 38 juta dolar AS atau setara dengan Rp361 miliar kepada pemerintah daerah di NTB, setiap tahun anggaran.
Program pemberdayaan itu mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi pedesaan, pengembangan fasilitas strategis dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dari total dana CSR sebesar 38 juta dolar AS di 2011 itu, masing-masing sebanyak 40 persen diantaranya dijatahkan untuk Pemprov NTB (sekitar Rp144 miliar) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan sisanya 20 persen untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dari total dana sebesar Rp144 miliar yang menjadi jatah Pemprov NTB itu, dialokasikan sebesar Rp5 miliar untuk RSUD NTB di Sumbawa itu.
Dengan demikian, pembangunan rumah sakit rujukan milik Pemprov NTB di Pulau Sumbawa itu, baru didukung anggaran sebesar Rp80 miliar, dari total dana yang dibutuhkan sesuai "Detail Engineering Design (DED)" yang mencapai Rp183,2 miliar lebih, sehingga masih kekurangan Rp103,2 miliar lebih.
"Kalau ada tambahan APBN untuk RSUP NTB di Sumbawa itu, maka akan lebih mempercepat perampungan pembangunan rumah sakit rujukan itu," ujar Ismail.
RSUD Provinsi NTB yang tengah dibangun di Sumbawa itu bertipe B yang tentunya harus dilengkapi sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai, karena berdampak pada mutu, jenis dan cakupan pelayanan.
Sesuai rencana, rumah sakit itu berkapasitas 363 unit tempat tidur, terdiri dari 28 unit di ruang perawatan VIP, 47 unit ruang perawatan klas I, 93 unit ruang klas II dan 138 unit ruang klas III serta 57 unit ruang observasi. (*)