Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono meminta seluruh petugas pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di 300 ribu lokasi bergerilya memeriksa risiko penyakit diabetes di masyarakat.
"Jumlah posyandu kita mencapai 300 ribu lokasi. Jumlah yang masif ini menjadi modal awal untuk bergerilya memeriksa risiko diabetes di masyarakat," kata Dante Saksono Harbuwono saat hadir secara virtual dalam acara Orientasi Diabetes Melitus Tipe 2 yang diikuti dari YouTube Direktorat P2PTM Kemenkes di Jakarta, Senin.
Menurut laporan International Diabetes Federation, 14 dari 19 juta orang Indonesia dengan diabetes namun belum terdeteksi menderita diabetes. Dengan kata lain, tiga dari empat orang belum tahu dirinya mengidap diabetes.
Ia mengatakan urgensi penanganan diabetes semakin menguat, setelah Indonesia menjadi negara kelima terbesar dengan populasi diabetes tertinggi setelah China, India, Pakistan dan Amerika Serikat. Jumlah tersebut tercermin dari peningkatan prevalensi diabetes ke 10,9 persen di tahun 2018. Di sisi lain, kematian akibat diabetes naik peringkat dari posisi keenam pada 2009, menjadi posisi ketiga pada 2019. "Akibatnya, pembiayaan kesehatan untuk diabetes dan penyakit komplikasi diabetes turut membengkak," katanya.
Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2021 untuk penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal mencapai lebih dari Rp12 triliun yang secara total merupakan bagian terpenting dari komplikasi Diabetes Melitus.
Kemenkes telah mengurai penyebab tingginya prevalensi kematian akibat diabetes, di antaranya pencegahan primer yang belum optimal."Tingkat konsumsi gula penduduk di Indonesia ternyata tertinggi ketiga di ASEAN. Minuman berpemanis beredar luas, murah dan tanpa label peringatan kandungan kalori," katanya.
Baca juga: Peserta JKN tahun 2022 di Lombok Timur capai 748.427 jiwa
Baca juga: Dua kabupaten NTB belum menyerahkan progres pemadatan data PBI JKN
Selain itu, penanganan terhadap pasien belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 80 persen penderita Diabetes yang terdiagnosis belum mencapai target gula atau HBA1C yang terkontrol. "Di samping itu penanganan atas faktor risiko diabetes juga perlu diperhatikan, seperti obesitas, pola makan, aktivitas fisik, dan rokok," ujarnya.
Upaya pelacakan Diabetes, kata Dante, juga perlu melibatkan fasilitas Puskesmas dan klinik kesehatan swasta. "Jumlah puskesmas hanya 10 ribu unit, klinik swasta 11.000, keduanya perlu diberi target kinerja," katanya.
Target tersebut, semua pasien diabetes harus terpantau minimal melalui telemedisin atau WhatsApp, dan terkontrol rutin satu sampai dua bulan sekali. Target berikutnya minimal 50 persen penderita harus mencapai kadar gula yang terkendali serta pencatatan oleh Puskesmas harus rutin, baik secara sistem maupun arsip.
"Jumlah posyandu kita mencapai 300 ribu lokasi. Jumlah yang masif ini menjadi modal awal untuk bergerilya memeriksa risiko diabetes di masyarakat," kata Dante Saksono Harbuwono saat hadir secara virtual dalam acara Orientasi Diabetes Melitus Tipe 2 yang diikuti dari YouTube Direktorat P2PTM Kemenkes di Jakarta, Senin.
Menurut laporan International Diabetes Federation, 14 dari 19 juta orang Indonesia dengan diabetes namun belum terdeteksi menderita diabetes. Dengan kata lain, tiga dari empat orang belum tahu dirinya mengidap diabetes.
Ia mengatakan urgensi penanganan diabetes semakin menguat, setelah Indonesia menjadi negara kelima terbesar dengan populasi diabetes tertinggi setelah China, India, Pakistan dan Amerika Serikat. Jumlah tersebut tercermin dari peningkatan prevalensi diabetes ke 10,9 persen di tahun 2018. Di sisi lain, kematian akibat diabetes naik peringkat dari posisi keenam pada 2009, menjadi posisi ketiga pada 2019. "Akibatnya, pembiayaan kesehatan untuk diabetes dan penyakit komplikasi diabetes turut membengkak," katanya.
Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2021 untuk penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal mencapai lebih dari Rp12 triliun yang secara total merupakan bagian terpenting dari komplikasi Diabetes Melitus.
Kemenkes telah mengurai penyebab tingginya prevalensi kematian akibat diabetes, di antaranya pencegahan primer yang belum optimal."Tingkat konsumsi gula penduduk di Indonesia ternyata tertinggi ketiga di ASEAN. Minuman berpemanis beredar luas, murah dan tanpa label peringatan kandungan kalori," katanya.
Baca juga: Peserta JKN tahun 2022 di Lombok Timur capai 748.427 jiwa
Baca juga: Dua kabupaten NTB belum menyerahkan progres pemadatan data PBI JKN
Selain itu, penanganan terhadap pasien belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 80 persen penderita Diabetes yang terdiagnosis belum mencapai target gula atau HBA1C yang terkontrol. "Di samping itu penanganan atas faktor risiko diabetes juga perlu diperhatikan, seperti obesitas, pola makan, aktivitas fisik, dan rokok," ujarnya.
Upaya pelacakan Diabetes, kata Dante, juga perlu melibatkan fasilitas Puskesmas dan klinik kesehatan swasta. "Jumlah puskesmas hanya 10 ribu unit, klinik swasta 11.000, keduanya perlu diberi target kinerja," katanya.
Target tersebut, semua pasien diabetes harus terpantau minimal melalui telemedisin atau WhatsApp, dan terkontrol rutin satu sampai dua bulan sekali. Target berikutnya minimal 50 persen penderita harus mencapai kadar gula yang terkendali serta pencatatan oleh Puskesmas harus rutin, baik secara sistem maupun arsip.