Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan tiga titik pembangunan alat pemecah gelombang untuk mengendalikan abrasi yang bisa menggerus garis pantai bagian selatan kota itu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, NTB, Kamis, mengatakan, tiga titik usulan pembangunan alat pemecah gelombang itu adalah di kawasan Mapak, Koko Dau, dan Kali Breyok. "Usulan itu sudah kita sampaikan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)," kata Miftahurrahman.
Menurutnya, tiga titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan alat pemecah gelombang tersebut antara lain karena ketiganya kerap menjadi titik terparah ketika terjadi cuaca ekstrem sehingga air sungai di kawasan itu sering kali meluap.
Kondisi itu, ujar dia, terjadi karena tinggi permukaan daratan lebih rendah dari laut. Akibatnya, ketika terjadi gelombang pasang, disertai hujan deras dari hulu hingga hilir, maka air sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya terjadi banjir rob. "Karena itulah, pihaknya berharap BWS bisa memprioritaskan usulan tersebut agar masalah banjir rob di kawasan pantai bagian selatan bisa teratasi," katanya.
Baca juga: Dinas PUPR Loteng: Rp12 miliar dana PEN untuk bangun jembatan
Baca juga: PUPR Kota Mataram mulai kerjakan proyek jalan rawan longsor
Menurutnya, untuk usulan pembuatan alat pemecah gelombang sepenuhnya dilakukan pihak BWS, baik itu kajian lokasi, penyusunan anggaran, maupun termasuk panjang alat pemecah gelombang yang akan dibuat disesuaikan dengan kondisi masing-masing muara sungai. "Kita hanya mengusulkan, untuk kajian, kebutuhan anggaran, dan lainnya dilakukan oleh BWS. Jika tidak tahun ini, semoga tahun depan bisa terealisasi," kata Miftahurrahman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, NTB, Kamis, mengatakan, tiga titik usulan pembangunan alat pemecah gelombang itu adalah di kawasan Mapak, Koko Dau, dan Kali Breyok. "Usulan itu sudah kita sampaikan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)," kata Miftahurrahman.
Menurutnya, tiga titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan alat pemecah gelombang tersebut antara lain karena ketiganya kerap menjadi titik terparah ketika terjadi cuaca ekstrem sehingga air sungai di kawasan itu sering kali meluap.
Kondisi itu, ujar dia, terjadi karena tinggi permukaan daratan lebih rendah dari laut. Akibatnya, ketika terjadi gelombang pasang, disertai hujan deras dari hulu hingga hilir, maka air sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya terjadi banjir rob. "Karena itulah, pihaknya berharap BWS bisa memprioritaskan usulan tersebut agar masalah banjir rob di kawasan pantai bagian selatan bisa teratasi," katanya.
Baca juga: Dinas PUPR Loteng: Rp12 miliar dana PEN untuk bangun jembatan
Baca juga: PUPR Kota Mataram mulai kerjakan proyek jalan rawan longsor
Menurutnya, untuk usulan pembuatan alat pemecah gelombang sepenuhnya dilakukan pihak BWS, baik itu kajian lokasi, penyusunan anggaran, maupun termasuk panjang alat pemecah gelombang yang akan dibuat disesuaikan dengan kondisi masing-masing muara sungai. "Kita hanya mengusulkan, untuk kajian, kebutuhan anggaran, dan lainnya dilakukan oleh BWS. Jika tidak tahun ini, semoga tahun depan bisa terealisasi," kata Miftahurrahman.