Jakarta (ANTARA) -
DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan instruksi tertulis bagi setiap kepala daerah dan anggota dewan dari PDIP untuk mewujudkan swasembada kedelai. "Setiap kepala daerah dari PDIP dan DPRD wajib mengupayakan untuk mewujudkan swasembada kedelai," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada Forum Grup Diskusi (FGD) Membangun Hegemoni Pangan dengan Tema "Swasembada Kedelai" yang diadakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Di tempat yang sama, Peneliti BRIN Pepi Nur Susilawati mengatakan melihat perkembangan kedelai Indonesia sangat strategis karena produksinya kebanyakan untuk konsumsi sehari-hari. "Ini produknya wong cilik. Jadi kalau kita sukses dengan kedelai, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan para wong cilik, para petani," kata Pepi.
Hasto mengatakan ancaman resesi dan krisis pangan mulai menghantui sejumlah negara di dunia sehingga membuat PDIP berusaha bergotong royong mengantisipasi kedua ancaman tersebut. Menurut Hasto, sebagaimana arahan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa tahun 2024 harus berswasembada kedelai.
Oleh karena itu, katanya, seluruh kepala daerah dari PDIP para anggota DPR, dan DPRD harus bisa mencari 1 juta hektare lahan untuk kedelai. "Yang kedua, mengidentifikasi lahan-lahan untuk kedelai. Nanti diintegrasikan dengan BRIN, dan Kementerian Pertanian di dalam meningkatkan kualitas benih kedelai," kata Hasto dalam siaran persnya.
Petani wirausaha yang juga peneliti Prof. Ali Zum Mashar mengatakan sejatinya Indonesia bisa mengembangkan produksi kedelai secara baik. Oleh karena itu, melakukan kedaulatan pangan dengan kedelai bukanlah hal yang mustahil.
"Salah satunya kita harus legawa terhadap hasil-hasil produk bangsa atau kemandirian pangan ini menjadi tuan di negeri sendiri agar produk petani menjadi tuan di negeri sendiri bukan produk petani dari luar negeri yang merajai," kata Prof.Ali.
Menurut Ali, soal kedelai seharusnya sudah tak perlu dipandang sebelah mata. Bahkan, tempatnya di Serang, Banten, petani jagung bergeser mulai mengembangkan kedelai. "Jadi petani yang memiliki lahan kurang produktif memilih menanam kedelai karena pendapatannya jauh lebih tinggi," tuturnya.
Namun, peluang ini tak dilihat banyak orang. Sebagai perbandingan pada tahun 1993 Indonesia pernah mencapai produksi 1 juta ton, sedangkan pada 2021 hanya mencapai prfoduksi 300 ribu ton saja, padahal yang mengonsumsi kedelai tambah banyak. "Kita memiliki 6 juta hektare lahan potensial untuk ditanami kedelai," jelas Pepi.
Baca juga: Harga kedelai naik, pengusaha tahu di Desa Puyung tetap produksi
Baca juga: Kenaikan harga kedelai di NTB bukan karena stok kosong
Baca juga: Harga kedelai naik, pengusaha tahu di Desa Puyung tetap produksi
Baca juga: Kenaikan harga kedelai di NTB bukan karena stok kosong
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri mengharapkan partainya bisa menanam benih kedelai di atas lahan seluas 1.500 hektare. "Tahun 2023 akan mengembangkan sekitar 500 ribu hektare, hasilnya untuk benih dan produksi kedelai konsumsi sekitar 1,5 juta ton. Tahun 2024 dengan gerakan kepala daerah PDI Perjuangan ini bisa menanam kedelai 1 juta hektare, pada saat itu produksi kita 3,75 juta ton," jelas Rokhmin.
Dengan demikian, pada tahun 2024 akan menciptakan 'legacy' untuk swasembada kedelai yang selama ini menghamburkan devisa sekitar Rp47 triliun per tahun karena sekitar 2,7 juta ton kita impor, ucapnya.