Lombok Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mentargetkan penurunan stunting bisa menyentuh angka 14 persen dengan berbagai strategi yang dilakukan hingga 2024.
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis menyebutkan data angka stunting pada 2020 ada 33,70 persen, kemudian pada 2021 turun menjadi 28,31 persen dan turun lagi menjadi 22,94 persen pada 2022, sehingga penurunan dua tahun terakhir sebanyak 18 persen.
"Harapan kita pada 2024 nanti mampu menyentuh angka 14 persen," katanya dalam diseminasi audit kasus stunting tahap II.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Masalah stunting, kata Danny, menjadi tanggung jawab bersama, di mana untuk memastikan anak-anak yang terkena stunting di Kabupaten Lombok Utara, mendapatkan penanganan yang tepat.
Selain itu, menurut dia, perlunya calon pengantin dan juga ibu hamil mendapatkan penanganan pencegahan untuk menekan angka stunting di daerah. "Terima kasih kepada rekan-rekan semua, tim pakar, seluruh tenaga kesehatan, kader posyandu dan seluruh tim yang bergerak menangani stunting dalam dua tahun terakhir ini, teruslah jalin kekompakan dan berkolaborasi demi terwujudnya tujuan kita bersama," ujarnya.
Danny yang juga Ketua Penanggulangan Stunting Kabupaten Lombok Utara mengatakan pihaknya sudah melakukan audit di tiga desa di Kecamatan Bayan, yaitu Desa Anyar, Senaru dan Sambik Elen, dengan analisa kasus calon pengantin terdapat tiga kasus.
Dari hasil audit diperoleh kesimpulan bahwa terdapat satu orang yang berisiko tinggi, kasus ibu hamil terdapat tiga kasus, tiga orang berisiko tinggi, dari kasus ibu menyusui terdapat tiga kasus dan disimpulkan terdapat satu kasus yang memiliki risiko tinggi, sedangkan kasus balita terdapat tiga kasus risiko tinggi stunting. "Dari hasil audit lapangan yang dilakukan perlunya rencana tata laksana dengan melakukan pendampingan secara berkala," ucapnya.
Baca juga: Gubernur NTT apresiasi prevalensi stunting di SBD turun
Baca juga: Unicef-Jenewa tingkatkan kapasitas media penulisan isu stunting
Ia menambahkan perlu juga edukasi penundaan kehamilan sampai batas usia lebih dari 19 tahun, penurunan berat badan dengan pemberian konsumsi makanan gizi seimbang, peningkatan aktifitas fisik serta edukasi untuk menghindari paparan asap rokok. "Pemberian makanan tambahan dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan juga penting dilakukan," kata Danny.
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis menyebutkan data angka stunting pada 2020 ada 33,70 persen, kemudian pada 2021 turun menjadi 28,31 persen dan turun lagi menjadi 22,94 persen pada 2022, sehingga penurunan dua tahun terakhir sebanyak 18 persen.
"Harapan kita pada 2024 nanti mampu menyentuh angka 14 persen," katanya dalam diseminasi audit kasus stunting tahap II.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Masalah stunting, kata Danny, menjadi tanggung jawab bersama, di mana untuk memastikan anak-anak yang terkena stunting di Kabupaten Lombok Utara, mendapatkan penanganan yang tepat.
Selain itu, menurut dia, perlunya calon pengantin dan juga ibu hamil mendapatkan penanganan pencegahan untuk menekan angka stunting di daerah. "Terima kasih kepada rekan-rekan semua, tim pakar, seluruh tenaga kesehatan, kader posyandu dan seluruh tim yang bergerak menangani stunting dalam dua tahun terakhir ini, teruslah jalin kekompakan dan berkolaborasi demi terwujudnya tujuan kita bersama," ujarnya.
Danny yang juga Ketua Penanggulangan Stunting Kabupaten Lombok Utara mengatakan pihaknya sudah melakukan audit di tiga desa di Kecamatan Bayan, yaitu Desa Anyar, Senaru dan Sambik Elen, dengan analisa kasus calon pengantin terdapat tiga kasus.
Dari hasil audit diperoleh kesimpulan bahwa terdapat satu orang yang berisiko tinggi, kasus ibu hamil terdapat tiga kasus, tiga orang berisiko tinggi, dari kasus ibu menyusui terdapat tiga kasus dan disimpulkan terdapat satu kasus yang memiliki risiko tinggi, sedangkan kasus balita terdapat tiga kasus risiko tinggi stunting. "Dari hasil audit lapangan yang dilakukan perlunya rencana tata laksana dengan melakukan pendampingan secara berkala," ucapnya.
Baca juga: Gubernur NTT apresiasi prevalensi stunting di SBD turun
Baca juga: Unicef-Jenewa tingkatkan kapasitas media penulisan isu stunting
Ia menambahkan perlu juga edukasi penundaan kehamilan sampai batas usia lebih dari 19 tahun, penurunan berat badan dengan pemberian konsumsi makanan gizi seimbang, peningkatan aktifitas fisik serta edukasi untuk menghindari paparan asap rokok. "Pemberian makanan tambahan dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan juga penting dilakukan," kata Danny.