Lombok Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat akan menggunakan hasil riset Yayasan Tifa sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan sosial dan kesehatan.
"Rekomendasi dan hasil riset yang diberikan selama melakukan pendampingan di Kabupaten Lombok Utara bisa menjadi bahan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, dalam serah terima hasil riset dan rekomendasi dari Yayasan Tifa, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis.
Menurut dia, Yayasan Tifa telah memberikan dukungan yang luar biasa terkait dengan upaya menemukan solusi permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Desa Loloan.
"Jika kita melihat dari data statistik di Kecamatan Bayan, dan Kayangan, masih menjadi lokus utama bagaimana kemiskinan dan stunting serta permasalahan bantuan sosial," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Danny, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan sedikit demi sedikit mulai dilakukan pembenahan.
Sementara itu, Manajer Program Heal Yayasan Tifa Zico Mulia menjelaskan lembaganya adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama di isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Tifa juga terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas.
"Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik," ucapnya.
Ia menyebutkan salah satu program yang dilaksanakan Yayasan Tifa adalah program Heal dengan melakukan riset dan pendampingan di masyarakat selama dua tahun.
Adapun riset dilakukan di lima desa di Provinsi NTB, salah satunya di Desa Loloan, Kecamatan Bayan.
Program Heal sendiri memiliki tujuan mempromosikan dan memenuhi hak dari kelompok rentan, kelompok minoritas dan perempuan miskin.
"Kegiatan yang dilakukan, yaitu
penyampaian hasil temuan dan rekomendasi dan forum desa inklusif yang mana forum desa inklusif nantinya menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah," kata Zico.*
"Rekomendasi dan hasil riset yang diberikan selama melakukan pendampingan di Kabupaten Lombok Utara bisa menjadi bahan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, dalam serah terima hasil riset dan rekomendasi dari Yayasan Tifa, di Kabupaten Lombok Utara, Kamis.
Menurut dia, Yayasan Tifa telah memberikan dukungan yang luar biasa terkait dengan upaya menemukan solusi permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Desa Loloan.
"Jika kita melihat dari data statistik di Kecamatan Bayan, dan Kayangan, masih menjadi lokus utama bagaimana kemiskinan dan stunting serta permasalahan bantuan sosial," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Danny, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan sedikit demi sedikit mulai dilakukan pembenahan.
Sementara itu, Manajer Program Heal Yayasan Tifa Zico Mulia menjelaskan lembaganya adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama di isu-isu strategis dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Tifa juga terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas.
"Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik," ucapnya.
Ia menyebutkan salah satu program yang dilaksanakan Yayasan Tifa adalah program Heal dengan melakukan riset dan pendampingan di masyarakat selama dua tahun.
Adapun riset dilakukan di lima desa di Provinsi NTB, salah satunya di Desa Loloan, Kecamatan Bayan.
Program Heal sendiri memiliki tujuan mempromosikan dan memenuhi hak dari kelompok rentan, kelompok minoritas dan perempuan miskin.
"Kegiatan yang dilakukan, yaitu
penyampaian hasil temuan dan rekomendasi dan forum desa inklusif yang mana forum desa inklusif nantinya menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah," kata Zico.*