Mataram, 10/3 (Antara) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) membekukan susunan pengurus APKLI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), karena ditengarai terlibat gerakan yang mengarah kepada upaya Konferensi Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan pusat.
"Dua hari lalu saya ditunjuk oleh Ketua Umum DPP APKLI menjadi 'caretaker' DPW APKLI NTB karena ada pembekuan susunan pengurus APKLI NTB," kata Ir H Lalu Winengan MM, sambil menunjukkan lembaran Surat Keputusan(SK) DPP APKLI, ketika dikonfirmasi di Mataram, Minggu.
DPP APKLI menerbitkan SK Nomor: 39.2/KPTS/DPP-APKLI/II/2003 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Caretaker DPW APKLI Provinsi NTB, yang ditandatangani Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun M Biomed, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Arifin Djakani SE SAG MM, tertanggal 27 Februari 2013.
DPP APKLI memutuskan mencabut SK Nomor: 18.2/KPTS/DPP-APKLI/X/2011 tentang Kepengurusan DPW APKLI NTB, sekaligus mengesahkan susunan pengurus caretaker DPW APKLI NTB dibawah kepemimpinan Ir H Lalu Winengan MM dan Abdul Rajab SPd, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris.
SK baru itu disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab serta kepada DPW APKLI se-Indonesia, untuk diketahui.
SK tersebut berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.
Winengan mengaku sempat menanyakan alasan pembekuan sususan kepengurusan DPW APKLI NTB dibawah kepemimpinan Ir Irwan Prasetya, ketika ditunjuk sebagai "caretaker" Ketua DPW APKLI NTB.
Terhadap pertanyaannya itu, Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun M Biomed menjelaskan bahwa pengurus DPD APKLI NTB dibawah kepemimpinan Irwan Praetya, terlibat gerakan yang mengarah kepada upaya pelaksanaan KLB untuk mengganti pimpinan pusat.
"Katanya, DPW APKLI NTB bersama DPW APKLI Sulawesi Selatan gencar berupaya mewujudkan KLB, sehingga dibekukan," ujarnya.
Selain itu, lanjut Winengan, DPW APKLI NTB ditengarai hendak menggalang kekuatan dengan pihak tertentu untuk menjatuhkan kepemimpinan DPP APKLI.
"Katanya, DPW APKLI NTB negosiasi dengan kelompok yang tidak jelas," ujar Winengan mengulang penjelasan Ketua Umum DPP APKLI.
Ia pun awalnya hendak menolak penunjukkannya sebagai "caretaker" Ketua DPW APKLI NTB, namun setelah mempertimbangkan amanah organisasi yang memayungi para pedagang kaki lima itu, akhirnya menyetujui juga.
Winengan mengaku bersedia menjadi "caretaker" karena mengkhawatirkan posisi itu direbut kader organisasi yang tidak amanah.
"Daripada diambil orang yang tidak jelas, lebih baik saya ambil dan benahi organisasi APKLI ini. Tapi saya pun masih harus berkonsolidasi dengan Bang Irwan (Irwan Prastya) karena saya pun tidak ingin punya musuh," ujarnya.
Irwan menjabat Ketua DPW APKLI NTB sejak 2008 atau dua periode, yang semestinya baru berakhir kepemimpinnanya di 2014.
Setelah berkonsolidasi dengan pengurus DPW APKLI NTB yang dibekukan, Winengan dan jajarannya segera menggelar Musywarah Daerah (Muswil) guna menghasilkan pengurus baru yang definitif.
"Saya komunikasikan dengan pihak-pihak terkait dulu, karena amanah ini harus dijaga demi persatuan dan kesatuan di kalangan pedagang kaki lima," ujar Winengan. (*)
"Dua hari lalu saya ditunjuk oleh Ketua Umum DPP APKLI menjadi 'caretaker' DPW APKLI NTB karena ada pembekuan susunan pengurus APKLI NTB," kata Ir H Lalu Winengan MM, sambil menunjukkan lembaran Surat Keputusan(SK) DPP APKLI, ketika dikonfirmasi di Mataram, Minggu.
DPP APKLI menerbitkan SK Nomor: 39.2/KPTS/DPP-APKLI/II/2003 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Caretaker DPW APKLI Provinsi NTB, yang ditandatangani Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun M Biomed, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Arifin Djakani SE SAG MM, tertanggal 27 Februari 2013.
DPP APKLI memutuskan mencabut SK Nomor: 18.2/KPTS/DPP-APKLI/X/2011 tentang Kepengurusan DPW APKLI NTB, sekaligus mengesahkan susunan pengurus caretaker DPW APKLI NTB dibawah kepemimpinan Ir H Lalu Winengan MM dan Abdul Rajab SPd, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris.
SK baru itu disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab serta kepada DPW APKLI se-Indonesia, untuk diketahui.
SK tersebut berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.
Winengan mengaku sempat menanyakan alasan pembekuan sususan kepengurusan DPW APKLI NTB dibawah kepemimpinan Ir Irwan Prasetya, ketika ditunjuk sebagai "caretaker" Ketua DPW APKLI NTB.
Terhadap pertanyaannya itu, Ketua Umum DPP APKLI dr Ali Mahsun M Biomed menjelaskan bahwa pengurus DPD APKLI NTB dibawah kepemimpinan Irwan Praetya, terlibat gerakan yang mengarah kepada upaya pelaksanaan KLB untuk mengganti pimpinan pusat.
"Katanya, DPW APKLI NTB bersama DPW APKLI Sulawesi Selatan gencar berupaya mewujudkan KLB, sehingga dibekukan," ujarnya.
Selain itu, lanjut Winengan, DPW APKLI NTB ditengarai hendak menggalang kekuatan dengan pihak tertentu untuk menjatuhkan kepemimpinan DPP APKLI.
"Katanya, DPW APKLI NTB negosiasi dengan kelompok yang tidak jelas," ujar Winengan mengulang penjelasan Ketua Umum DPP APKLI.
Ia pun awalnya hendak menolak penunjukkannya sebagai "caretaker" Ketua DPW APKLI NTB, namun setelah mempertimbangkan amanah organisasi yang memayungi para pedagang kaki lima itu, akhirnya menyetujui juga.
Winengan mengaku bersedia menjadi "caretaker" karena mengkhawatirkan posisi itu direbut kader organisasi yang tidak amanah.
"Daripada diambil orang yang tidak jelas, lebih baik saya ambil dan benahi organisasi APKLI ini. Tapi saya pun masih harus berkonsolidasi dengan Bang Irwan (Irwan Prastya) karena saya pun tidak ingin punya musuh," ujarnya.
Irwan menjabat Ketua DPW APKLI NTB sejak 2008 atau dua periode, yang semestinya baru berakhir kepemimpinnanya di 2014.
Setelah berkonsolidasi dengan pengurus DPW APKLI NTB yang dibekukan, Winengan dan jajarannya segera menggelar Musywarah Daerah (Muswil) guna menghasilkan pengurus baru yang definitif.
"Saya komunikasikan dengan pihak-pihak terkait dulu, karena amanah ini harus dijaga demi persatuan dan kesatuan di kalangan pedagang kaki lima," ujar Winengan. (*)