Mataram (ANTARA) - Jumlah dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini dinilai masih sangat kurang. Jika standar rasio jumlah ideal dokter spesialis 1:1.000 penduduk, saat ini jumlah dokter spesialis di daerah ini rasionya baru seorang dokter spesialis melayani 19.285 penduduk.
Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk NTB sebanyak 5,3 juta jiwa. NTB yang terdiri dari dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas 20,12 ribu kilometer persegi. Kepadatan penduduk wilayah ini sebanyak 264 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi tersebut pada 2010-2020 sebesar 1,63 persen.
Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,33 juta jiwa dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 145,80 ribu jiwa. NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. di Pulau Lombok, serta Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, maupun Kota Bima di Pulau Sumbawa.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengakui bahwa saat ini jumlah dokter spesialis dasar, yakni spesialis obstetri dan ginekologi (obgin), spesialis anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam, baru terpenuhi 60 persen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh NTB.
Jumlah dokter umum di wilayah yang pernah mendapat julukan "Bumi Gora" ini sebanyak 1.519 orang dan 479 dokter spesialis. Rinciannya, terbanyak di RS di Kota Mataram sebanyak 245 dokter spesialis, RS di Lombok Timur 51 dokter spesialis, RS di Sumbawa 36 dokter spesialis, dan RS di Lombok Lombok Tengah 32 dokter spesialis, RS di Lombok Barat 32 dokter spesialis, RS di Bima 18 dokter spesialis, dan RS di Lombok Utara 17 dokter spesialis.
Sementara itu, RS di Dompu terdapat 10 dokter spesialis, RS di Kota Bima 9 dokter spesialis dan RS di Sumbawa Barat 8 dokter spesialis, dan di
Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) di Kota Mataram 50 dokter spesialis, Saryankes di Sumbawa 12 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Barat 2 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Timur dan Kota Bima masing-masing satu dokter spesialis.
Berdasarkan data tersebut maka sebaran dokter spesialis masih menumpuk di Ibu Kota Provinsi NTB yakni Kota Mataram baik itu di 42 rumah sakit milik Pemda dan swasta di NTB.
Dengan kondisi ini NTB terancam krisis dokter spesialis. Pasalnya, dari 60 persen dokter spesialis dasar di rumah sakit pemerintah daerah yang ada di NTB, perlu ada regenerasi, karena ada yang pensiun dan menjelang memasuki pensiun.
Upaya Pemprov NTB
Upaya yang akan dilakukan Pemprov NTB untuk mengantisipasi kurangnya tenaga dokter spesialis adalah dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah menjadi PNS untuk mengambil program spesialis. "Dokter umum kita dorong untuk mengambil spesialis. Alhamdulillah, di NTB tahun 2022 jumlah spesialis kita untuk beasiswa sebanyak 11 orang dokter. Kita dorong lagi, dan kini sudah bisa sampai 29 orang dokter spesialis," kata Hamzi Fikri.
Untuk memenuhi dokter spesialis tersebut, Pemprov NTB juga meminta dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan beasiswa. Apalagi Kemenkes saat ini juga membuka peluang untuk bisa melengkapi dokter spesialis yang kurang di kabupaten/ kota. Kini empat kali dalam setahun dibuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Pemprov NTB berharap dokter spesialis yang disekolahkan itu ada perjanjian yang ditandatangani untuk nantinya para dokter yang sudah menyelesaikan program spesialisasinya bisa kembali ke daerah.
Untuk pemerataan tenaga dokter, pemda juga mendorong penyiapan fasilitas penunjang kinerja untuk dokter spesialis. "Pemda harus siapkan insentif dengan standar umum Rp25 juta sampai Rp30 juta. Ini sifatnya stimulus untuk menjawab kelangkaan profesi sepesialisasi dokter. Tapi ini kembali lagi dengan kemampuan finansial daerah," kata Hamzi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir, mengatakan setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis pasti banyak yang tidak terisi. Hal itu terlihat pada saat rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
Dalam rekrutmen CPNS 2019, belasan formasi dokter spesialis Pemprov NTB tidak terisi karena tidak ada pelamar. Kemudian, pada rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dengan penyebab yang sama. Untuk itu, BKD dan Dinas Kesehatan NTB sudah berkomunikasi mencari solusi mengenai persoalan ini.
"Kalau kita paksa formasi dokter spesialis ini tetap tidak ada peminatnya. Saya usulkan, kenapa kita tidak terima saja formasi dokter umum, setelah dia masuk jadi ASN kita cari solusinya, berikan beasiswa untuk mengambil program dokter spesialis," ujarnya.
Pemda akan rugi apabila setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis, tidak ada yang terisi. Dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, hanya sembilan formasi dokter spesialis yang terisi. Sedangkan puluhan formasi, tidak terisi karena tidak ada pelamar.
"Sudah saya diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan, sudah satu bahasa. Solusinya berikan beasiswa kepada dokter umum mengambil program dokter spesialis," katanya.
Berdasarkan data BKD Provinsi NTB, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, di antaranya satu formasi dokter spesialis bedah mulut di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis konservasi Gigi di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis patologi anatomi di RS Manambai, satu formasi dokter spesialis periodonsia di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis prostodonsia di RS Manambai Sumbawa.
Formasi lainnya, masing-masing satu formasi dokter spesialis neurologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram.
Selanjutnya, masing-masing satu formasi dokter gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di RS Mandalika.
Selain itu, masing-masing satu formasi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah, dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis radiologi di RS Mata NTB.
Dengan lokasi penempatan di RSUD NTB, ada sejumlah formasi dokter spesialis yang tidak ada peminatnya. Antara lain, dua formasi dokter spesialis anak, dua formasi dokter spesialis dermatologi dan venereologi, satu formasi kedokteran jiwa atau psikiatri, 5 formasi dokter spesialis mata, 4 formasi dokter spesialis neurologi, 2 formasi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, satu formasi dokter spesialis patologi klinik, 3 formasi dokter spesialis radiologi dan 2 formasi dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher.
Pada rekrutmen CPNS 2019, ada belasan formasi dokter spesialis yang tidak terisi. Antara lain formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis bedah syaraf RS Manambai Sumbawa.
Kemudian, dokter spesialis jantung RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kandungan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kulit dan kelamin RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis mata RS Mata NTB, dokter spesialis paru RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis patologi anatomi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma.
Selanjutnya, dokter spesialis radiologi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis THT RS Manambai Sumbawa, dan dokter spesialis urologi RS Manambai Sumbawa.
Untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, jajaran Pemprov NTB tidak pernah berhenti berupaya agar rasio tenaga medis, utamanya tenaga dokter spesialis, dapat terpenuhi. Selain itu, rasio sebaran tenaga kesehatan diharapkan juga cukup ideal guna menjangkau layanan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa yang menjadi wilayah Provinsi NTB.
Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk NTB sebanyak 5,3 juta jiwa. NTB yang terdiri dari dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas 20,12 ribu kilometer persegi. Kepadatan penduduk wilayah ini sebanyak 264 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi tersebut pada 2010-2020 sebesar 1,63 persen.
Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,33 juta jiwa dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 145,80 ribu jiwa. NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. di Pulau Lombok, serta Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, maupun Kota Bima di Pulau Sumbawa.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengakui bahwa saat ini jumlah dokter spesialis dasar, yakni spesialis obstetri dan ginekologi (obgin), spesialis anak, spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam, baru terpenuhi 60 persen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh NTB.
Jumlah dokter umum di wilayah yang pernah mendapat julukan "Bumi Gora" ini sebanyak 1.519 orang dan 479 dokter spesialis. Rinciannya, terbanyak di RS di Kota Mataram sebanyak 245 dokter spesialis, RS di Lombok Timur 51 dokter spesialis, RS di Sumbawa 36 dokter spesialis, dan RS di Lombok Lombok Tengah 32 dokter spesialis, RS di Lombok Barat 32 dokter spesialis, RS di Bima 18 dokter spesialis, dan RS di Lombok Utara 17 dokter spesialis.
Sementara itu, RS di Dompu terdapat 10 dokter spesialis, RS di Kota Bima 9 dokter spesialis dan RS di Sumbawa Barat 8 dokter spesialis, dan di
Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) di Kota Mataram 50 dokter spesialis, Saryankes di Sumbawa 12 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Barat 2 dokter spesialis, Saryankes di Lombok Timur dan Kota Bima masing-masing satu dokter spesialis.
Berdasarkan data tersebut maka sebaran dokter spesialis masih menumpuk di Ibu Kota Provinsi NTB yakni Kota Mataram baik itu di 42 rumah sakit milik Pemda dan swasta di NTB.
Dengan kondisi ini NTB terancam krisis dokter spesialis. Pasalnya, dari 60 persen dokter spesialis dasar di rumah sakit pemerintah daerah yang ada di NTB, perlu ada regenerasi, karena ada yang pensiun dan menjelang memasuki pensiun.
Upaya Pemprov NTB
Upaya yang akan dilakukan Pemprov NTB untuk mengantisipasi kurangnya tenaga dokter spesialis adalah dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah menjadi PNS untuk mengambil program spesialis. "Dokter umum kita dorong untuk mengambil spesialis. Alhamdulillah, di NTB tahun 2022 jumlah spesialis kita untuk beasiswa sebanyak 11 orang dokter. Kita dorong lagi, dan kini sudah bisa sampai 29 orang dokter spesialis," kata Hamzi Fikri.
Untuk memenuhi dokter spesialis tersebut, Pemprov NTB juga meminta dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan beasiswa. Apalagi Kemenkes saat ini juga membuka peluang untuk bisa melengkapi dokter spesialis yang kurang di kabupaten/ kota. Kini empat kali dalam setahun dibuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Pemprov NTB berharap dokter spesialis yang disekolahkan itu ada perjanjian yang ditandatangani untuk nantinya para dokter yang sudah menyelesaikan program spesialisasinya bisa kembali ke daerah.
Untuk pemerataan tenaga dokter, pemda juga mendorong penyiapan fasilitas penunjang kinerja untuk dokter spesialis. "Pemda harus siapkan insentif dengan standar umum Rp25 juta sampai Rp30 juta. Ini sifatnya stimulus untuk menjawab kelangkaan profesi sepesialisasi dokter. Tapi ini kembali lagi dengan kemampuan finansial daerah," kata Hamzi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir, mengatakan setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis pasti banyak yang tidak terisi. Hal itu terlihat pada saat rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK Tenaga Kesehatan 2022.
Dalam rekrutmen CPNS 2019, belasan formasi dokter spesialis Pemprov NTB tidak terisi karena tidak ada pelamar. Kemudian, pada rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dengan penyebab yang sama. Untuk itu, BKD dan Dinas Kesehatan NTB sudah berkomunikasi mencari solusi mengenai persoalan ini.
"Kalau kita paksa formasi dokter spesialis ini tetap tidak ada peminatnya. Saya usulkan, kenapa kita tidak terima saja formasi dokter umum, setelah dia masuk jadi ASN kita cari solusinya, berikan beasiswa untuk mengambil program dokter spesialis," ujarnya.
Pemda akan rugi apabila setiap pembukaan rekrutmen CASN formasi dokter spesialis, tidak ada yang terisi. Dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, hanya sembilan formasi dokter spesialis yang terisi. Sedangkan puluhan formasi, tidak terisi karena tidak ada pelamar.
"Sudah saya diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan, sudah satu bahasa. Solusinya berikan beasiswa kepada dokter umum mengambil program dokter spesialis," katanya.
Berdasarkan data BKD Provinsi NTB, ada puluhan formasi dokter spesialis yang tidak terisi dalam rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan 2022, di antaranya satu formasi dokter spesialis bedah mulut di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis konservasi Gigi di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis patologi anatomi di RS Manambai, satu formasi dokter spesialis periodonsia di RS Manambai Sumbawa, satu formasi dokter spesialis prostodonsia di RS Manambai Sumbawa.
Formasi lainnya, masing-masing satu formasi dokter spesialis neurologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram.
Selanjutnya, masing-masing satu formasi dokter gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik di RS Mandalika.
Selain itu, masing-masing satu formasi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, dokter spesialis bedah, dokter spesialis mata, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis radiologi di RS Mata NTB.
Dengan lokasi penempatan di RSUD NTB, ada sejumlah formasi dokter spesialis yang tidak ada peminatnya. Antara lain, dua formasi dokter spesialis anak, dua formasi dokter spesialis dermatologi dan venereologi, satu formasi kedokteran jiwa atau psikiatri, 5 formasi dokter spesialis mata, 4 formasi dokter spesialis neurologi, 2 formasi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, satu formasi dokter spesialis patologi klinik, 3 formasi dokter spesialis radiologi dan 2 formasi dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher.
Pada rekrutmen CPNS 2019, ada belasan formasi dokter spesialis yang tidak terisi. Antara lain formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis bedah syaraf RS Manambai Sumbawa.
Kemudian, dokter spesialis jantung RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kandungan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis kulit dan kelamin RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis mata RS Mata NTB, dokter spesialis paru RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis patologi anatomi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma.
Selanjutnya, dokter spesialis radiologi RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma dan RS Manambai Sumbawa, dokter spesialis THT RS Manambai Sumbawa, dan dokter spesialis urologi RS Manambai Sumbawa.
Untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, jajaran Pemprov NTB tidak pernah berhenti berupaya agar rasio tenaga medis, utamanya tenaga dokter spesialis, dapat terpenuhi. Selain itu, rasio sebaran tenaga kesehatan diharapkan juga cukup ideal guna menjangkau layanan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa yang menjadi wilayah Provinsi NTB.