Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Omas Bulan Samosir mengatakan penguatan program keluarga berencana (KB) bisa mengatasi penurunan fertilitas di Indonesia, yakni melalui KB 4.0.
"Revolusi industri 4.0 dan teknologi informasi dan komunikasi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia," ujar Omas di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan selama periode 1971-2000, Indonesia mengalami penurunan fertilitas secara konsisten yang terlihat dari penurunan tingkat kelahiran dari 5,6 anak per perempuan menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 1971 menjadi 2,34 menurut SP 2000.
Penurunan tingkat kelahiran di Indonesia kemudian mengalami kemandekan (fertility stalling), jika berdasarkan SP2010 yang menunjukkan angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) meningkat sedikit menjadi 2,41 anak per perempuan.
Kemandekan juga terlihat dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2002/2003, 2007, dan 2012, yang menunjukkan kemandekan penurunan fertilitas pada tingkat yang lebih tinggi dimana TFR stagnan pada angka 2,6 anak per perempuan.
Omas menjelaskan pola perkawinan, efektivitas kontrasepsi, dan ketidaksuburan pada masa menyusui menjadi faktor penyebab penurunan fertilitas di Tanah Air. "Pemakaian dan efektivitas kontrasepsi menjadi determinan utama," tuturnya.
Baca juga: Gebyar 1.000 akseptor metode kontrasepsi di Surabaya
Baca juga: Mataram miliki 18 kampung KB menurunkan angka stunting
Menurut provinsi, kata dia, faktor pola perkawinan paling kuat terjadi di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dimana perempuan cenderung bekerja, berpartisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.
Kemudian untuk pola pemakaian dan efektivitas kontrasepsi paling kuat terjadi di DI Yogyakarta dan pola ketidaksuburan pada masa menyusui di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain penguatan program KB, kata Omas, pengelolaan fertilitas melalui promosi penundaan usia kawin, promosi pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta promosi menyusui juga menjadi rekomendasi kebijakan untuk mengatasi penurunan fertilitas. Direkomendasikan pula untuk melakukan variasi dalam pola perkawinan, pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta ketidaksuburan pada masa menyusui antarprovinsi.*
"Revolusi industri 4.0 dan teknologi informasi dan komunikasi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia," ujar Omas di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan selama periode 1971-2000, Indonesia mengalami penurunan fertilitas secara konsisten yang terlihat dari penurunan tingkat kelahiran dari 5,6 anak per perempuan menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 1971 menjadi 2,34 menurut SP 2000.
Penurunan tingkat kelahiran di Indonesia kemudian mengalami kemandekan (fertility stalling), jika berdasarkan SP2010 yang menunjukkan angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) meningkat sedikit menjadi 2,41 anak per perempuan.
Kemandekan juga terlihat dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2002/2003, 2007, dan 2012, yang menunjukkan kemandekan penurunan fertilitas pada tingkat yang lebih tinggi dimana TFR stagnan pada angka 2,6 anak per perempuan.
Omas menjelaskan pola perkawinan, efektivitas kontrasepsi, dan ketidaksuburan pada masa menyusui menjadi faktor penyebab penurunan fertilitas di Tanah Air. "Pemakaian dan efektivitas kontrasepsi menjadi determinan utama," tuturnya.
Baca juga: Gebyar 1.000 akseptor metode kontrasepsi di Surabaya
Baca juga: Mataram miliki 18 kampung KB menurunkan angka stunting
Menurut provinsi, kata dia, faktor pola perkawinan paling kuat terjadi di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dimana perempuan cenderung bekerja, berpartisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.
Kemudian untuk pola pemakaian dan efektivitas kontrasepsi paling kuat terjadi di DI Yogyakarta dan pola ketidaksuburan pada masa menyusui di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain penguatan program KB, kata Omas, pengelolaan fertilitas melalui promosi penundaan usia kawin, promosi pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta promosi menyusui juga menjadi rekomendasi kebijakan untuk mengatasi penurunan fertilitas. Direkomendasikan pula untuk melakukan variasi dalam pola perkawinan, pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, serta ketidaksuburan pada masa menyusui antarprovinsi.*