Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi puluhan nelayan yang terdampak abrasi pantai akibat gelombang pasang akhir Januari 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin, mengatakan huntara bagi korban abrasi pantai dibangun di kawasan Bintaro atau dekat rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Huntara kami bangun sebanyak 20 unit, untuk 20 kepala keluarga (KK) yang terdampak abrasi," katanya.

Dikatakan, anggaran pembangunan huntara telah dialokasikan sebesar Rp200 juta, desain bangunan dibuat seragam dengan huntara sebelumnya agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pesisir yang terdampak.

"Kami targetkan huntara bisa segera rampung, agar para nelayan yang terdampak dapat menempati fasilitas yang disiapkan pemerintah kota," katanya.

Untuk saat ini, puluhan nelayan yang terdampak abrasi pantai masih mengungsi ke rumah keluarga terdekat sambil menunggu pembangunan huntara rampung.

Di sisi lain, tambah Sekda, untuk antisipasi bencana dampak cuaca ekstrem tahun 2026, Pemerintah Kota Mataram, telah menyiagakan dana belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar

"Dana BTT tersebut sudah kami siapkan pada APBD murni Kota Mataram tahun 2026," katanya.

Baca juga: Sebanyak 27 unit huntara nelayan dibangun di Mataram

Dana BTT Rp5 miliar tersebut sebagai penguat jaring pengaman bencana dan nilainya sama dengan alokasi BTT pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2025 dana tersebut terserap sekitar Rp3 miliar lebih.

Selain bersumber dari APBD, katanya, pemerintah kota juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta melalui dana CSR (corporate social responsibility) dan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut serta menyiagakan bantuan jika terjadi bencana besar.

Baca juga: Sebanyak 41 unit huntara dibangun untuk korban banjir di Mataram

Namun demikian, lanjutnya, untuk penanganan dan antisipasi bencana saat ini masih mengandalkan anggaran rutin yang tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Seperti di Dinas Lingkungan Hidup (LH) telah bergerak melakukan perantingan pohon untuk mencegah pohon tumbang, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) difokuskan pada pembersihan, pengerukan sedimen, dan pengangkatan sampah di sungai dan saluran untuk meminimalkan risiko banjir.

Begitu juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), juga ikut mendukung kegiatan penanganan dan antisipasi dampak bencana akibat cuaca ekstrem.

"Kondisi dampak bencana saat ini masih bisa tangani OPD teknis, jadi kami pakai dana rutin yang ada di OPD masing-masing," katanya.

 



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026