Pemprov NTB mengajak masyarakat akhiri polemik posisi Sekda

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak masyarakat menghentikan perdebatan terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang telah ditetapkan secara definitif melalui keputusan Presiden.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Sabtu, mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.

"Pemerintah NTB menghargai harapan dan kritik masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar," ujarnya.

Ia mengatakan dinamika perdebatan terkait posisi Sekda merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak perlu berlarut-larut.

Menurut dia, perbedaan pandangan sebaiknya diarahkan menjadi energi positif untuk mendukung pembangunan daerah.

"Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah bersama," katanya.

Ahsanul menambahkan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah, terutama setelah struktur birokrasi kini telah lengkap dengan kehadiran Sekda definitif.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjut dia, membuka ruang bagi masyarakat untuk terus mengawal dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mengawal pembangunan NTB demi mewujudkan kesejahteraan bersama," ujarnya.

Baca juga: Sekda NTB siap jaga pertumbuhan ekonomi daerah

Sebelumnya, pada 9 April 2026, Abul Chair resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengibaratkan jabatan Sekda yang kini diemban Abul Chair seperti Chief Executive Officer (CEO) dalam sebuah perusahaan karena memiliki peran yang strategis sebagai pengendali utama urusan internal birokrasi dalam level pemerintahan.