"Tantangan kita ke depan tidak ringan, bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, kemudian resiko tata kelola. Itu yang terpenting,"

Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair menegaskan kesiapan daerah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fiskal.

"Tantangan kita ke depan tidak ringan, bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, layanan dasar, kemudian resiko tata kelola. Itu yang terpenting," ujarnya di Mataram, Jumat.

Ia menegaskan meski fokus pada pertumbuhan tetapi pihaknya juga tidak ingin terpaku pada pertumbuhan ekonomi semata, namun jeblok di tata kelola birokrasi. Untuk bisa menjalankan hal tersebut, kata dia, pihaknya tentu tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan sebuah kerja sama di internal birokrasi.

"Pesannya jelas, jangan bekerja bercerai berai, semua harus bersatu dalam satu kesatuan," tegas Abul Chair mengenai langkah pertamanya setelah dilantik menjadi Sekda NTB pada Kamis (9/4) sore.

Abul Chair menegaskan untuk langkah pertama ini, dirinya akan melakukan konsolidasi di internal birokrasi guna memperkuat soliditas di dalam organisasi sebelum melangkah lebih jauh dalam menjalankan berbagai program pembangunan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mulus.

"Kita konsolidasi internal dulu, sambil kita kemudian petakan, dan kemudian memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan mulus," ujarnya.

Selain membangun konsolidasi di internal, ia menegaskan juga akan membangun kerjasama dengan sejumlah unsur, termasuk dengan legislatif. Terlebih dirinya adalah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Sekda ini selain fungsinya memang menjaga keberlangsungan organisasi, juga dia menjadi jembatan antara kebijakan gubernur dengan para pemimpin-pemimpinan OPD. Termasuk, hubungan politik dengan DPRD karena terkait anggaran. Namun yang pasti bahwa kebijakan gubernur sudah diterjemahkan secara cepat-cepat dan terukur oleh masing-masing pejabat," katanya.

Abul Chair dilantik sebagai Sekda NTB berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Nomor: 29/TPA Tahun 2026, tertanggal 17 Maret 2026. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur itu dilantik sebagai Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal disaksikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri dan Kepala OPD di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Kamis sore.

Sebelumnya Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengibaratkan jabatan Sekda yang kini diemban Abul Chair seperti Chief Executive Officer (CEO) dalam sebuah perusahaan. Mengingat perannya yang strategis sebagai pengendali utama jalannya pemerintahan di internal birokrasi.

"Sekda ini bukan jabatan politis, tetapi jabatan struktural tertinggi yang mengendalikan operasional pemerintah provinsi," ujarnya.

Oleh karena itu, Iqbal berharap kehadiran Sekda definitif dapat memperkuat fondasi pemerintahan yang selama setahun terakhir telah dibangun. Termasuk menjadi motor penggerak utama dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dan keuangan.

"Dengan fondasi yang kuat, pemerintah siap bergerak lebih cepat dalam mewujudkan berbagai visi pembangunan," katanya.







Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026