Makassar (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama UNICEF melalui Yayasan Gaya Celebes mengintensifkan Program "Imunisasi Kejar" untuk mencegah kejadian kasus luar biasa (KLB) yang bisa berakibat fatal hingga kematian anak. Program "Imunisasi Kejar" merupakan upaya memberikan imunisasi kepada anak karena tertinggal satu atau lebih dosis vaksin dari yang seharusnya diberikan.
"Program ini kita lakukan dengan tujuan utama mencegah terjadinya KLB, kita beberapa kali mengirim sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya negatif," kata Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinkes Makassar Zakiah Darajat pada Evaluasi Program "Imunisasi Kejar" di Makassar, Selasa.
Hal itu, katanya, sejalan dengan minimnya temuan terkait anak yang tidak lengkap imunisasi pada "skrining" Program "Imunisasi Kejar" karena pada sasaran posyandu tidak ditemukan sama sekali anak belum lengkap imunisasi.
Program "Imunisasi Kejar" dilakukan di 10 posyandu dan 11 sekolah PAUD di Kota Makassar sebagai projek percontohan untuk diterapkan di seluruh posyandu dan PAUD di Makassar maupun Sulawesi Selatan. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2023.
Ia mengatakan masih ditemukan sejumlah anak belum lengkap imunisasi sehingga puskesmas setempat melakukan intervensi. "Ketika ada anak di bawah umur 5 tahun dan belum imunisasi maka akan diberikan haknya, kita lengkapi imunisasinya," kata Zakiah.
Dia mengakui hingga kini masih ada beberapa sekolah PAUD dalam proses memperoleh data status imunisasi murid dari orang tua. Komunikasi secara intens dilakukan agar memperoleh informasi valid terkait pemenuhan vaksin anak didik saat orang tua tidak bisa memperlihatkan buku KIA.
Contohnya, di TK Aisyah Mamajang yang memiliki 193 murid. Kini masih tersisa 10 persen yang belum diperoleh status imunisasi sehingga sekolah membuat "google form" sebagai solusi kesibukan orang tua dalam menginformasikan status imunisasi anak mereka. Ini dinilai efektif.
Kepala Sekolah TK Handayani PAI Makassar Rohana mengakui kesulitan saat harus meminta buku KIA muridnya karena tidak sedikit yang hilang. ia mengetahui bahwa ada empat murid yang belum berstatus imunisasi lengkap.
"Dari 41 orang anak di sekolah kami, masing-masing dua laki-laki dan perempuan belum lengkap imunisasinya dan sekarang kita lengkapi sehingga cakupan imunisasi peserta didik kita sudah 100 persen," katanya.
Sementara itu, Subkoordinator Kesehatan dan Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Zainal berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan sasaran bisa lebih meluas, bukan hanya di tingkat PAUD, namun turun ke layanan posyandu melalui informasi RT/RW .
"Karena tidak semua anak didik kita masuk sekolah PAUD, jadi mungkin melalui regulasi yang ada bisa mencakup luas agar semua bisa tersentuh sehingga capaian imunisasi bisa 100 persen di Kota Makassar," urainya.
Baca juga: Kemenag - Unicef kerja sama perkuat pendidikan kesehatan gizi
Baca juga: Unicef-Jenewa tingkatkan kapasitas media penulisan isu stunting
Zainal mengatakan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan lembaga pendonor hingga melibatkan anggaran CSR untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Minimal bisa menambah anggaran.
"Saya harap ini tidak hanya didukung melalui APBD, tapi kami ingin mengajak semua multisektor bisa terlibat, baik dari CSR, lembaga pendonor, dan lainnya. Sekarang kita didukung melalui UNICEF, semoga tidak berhenti dari 1-2 tahun ini tapi berkelanjutan," urainya.
"Program ini kita lakukan dengan tujuan utama mencegah terjadinya KLB, kita beberapa kali mengirim sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya negatif," kata Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi Dinkes Makassar Zakiah Darajat pada Evaluasi Program "Imunisasi Kejar" di Makassar, Selasa.
Hal itu, katanya, sejalan dengan minimnya temuan terkait anak yang tidak lengkap imunisasi pada "skrining" Program "Imunisasi Kejar" karena pada sasaran posyandu tidak ditemukan sama sekali anak belum lengkap imunisasi.
Program "Imunisasi Kejar" dilakukan di 10 posyandu dan 11 sekolah PAUD di Kota Makassar sebagai projek percontohan untuk diterapkan di seluruh posyandu dan PAUD di Makassar maupun Sulawesi Selatan. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2023.
Ia mengatakan masih ditemukan sejumlah anak belum lengkap imunisasi sehingga puskesmas setempat melakukan intervensi. "Ketika ada anak di bawah umur 5 tahun dan belum imunisasi maka akan diberikan haknya, kita lengkapi imunisasinya," kata Zakiah.
Dia mengakui hingga kini masih ada beberapa sekolah PAUD dalam proses memperoleh data status imunisasi murid dari orang tua. Komunikasi secara intens dilakukan agar memperoleh informasi valid terkait pemenuhan vaksin anak didik saat orang tua tidak bisa memperlihatkan buku KIA.
Contohnya, di TK Aisyah Mamajang yang memiliki 193 murid. Kini masih tersisa 10 persen yang belum diperoleh status imunisasi sehingga sekolah membuat "google form" sebagai solusi kesibukan orang tua dalam menginformasikan status imunisasi anak mereka. Ini dinilai efektif.
Kepala Sekolah TK Handayani PAI Makassar Rohana mengakui kesulitan saat harus meminta buku KIA muridnya karena tidak sedikit yang hilang. ia mengetahui bahwa ada empat murid yang belum berstatus imunisasi lengkap.
"Dari 41 orang anak di sekolah kami, masing-masing dua laki-laki dan perempuan belum lengkap imunisasinya dan sekarang kita lengkapi sehingga cakupan imunisasi peserta didik kita sudah 100 persen," katanya.
Sementara itu, Subkoordinator Kesehatan dan Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Zainal berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan sasaran bisa lebih meluas, bukan hanya di tingkat PAUD, namun turun ke layanan posyandu melalui informasi RT/RW .
"Karena tidak semua anak didik kita masuk sekolah PAUD, jadi mungkin melalui regulasi yang ada bisa mencakup luas agar semua bisa tersentuh sehingga capaian imunisasi bisa 100 persen di Kota Makassar," urainya.
Baca juga: Kemenag - Unicef kerja sama perkuat pendidikan kesehatan gizi
Baca juga: Unicef-Jenewa tingkatkan kapasitas media penulisan isu stunting
Zainal mengatakan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan lembaga pendonor hingga melibatkan anggaran CSR untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Minimal bisa menambah anggaran.
"Saya harap ini tidak hanya didukung melalui APBD, tapi kami ingin mengajak semua multisektor bisa terlibat, baik dari CSR, lembaga pendonor, dan lainnya. Sekarang kita didukung melalui UNICEF, semoga tidak berhenti dari 1-2 tahun ini tapi berkelanjutan," urainya.