Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di provinsi tersebut naik sembilan persen menjadi Rp340 miliar dibandingkan pilkada serupa di 2018.
"Anggaran pilkada mendatang akan naik sebesar 9 persen, dari Pilkada 2018 sekitar Rp314 miliar, menjadi sekitar Rp340 miliar di Pilkada 2024," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa.
Thomas Dohu menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kupang, NTT, Senin (6/1). Dia menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tahapan-tahapan pilkada, seperti pencalonan, kampanye, pemutakhiran data pemilih, logistik, sosialisasi, dan honorarium.
Saat ini, lanjutnya, KPU NTT telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 315 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 3.424 desa. "Saat ini sedang dilakukan penataan TPS, untuk jumlah keseluruhannya yang akan diinformasikan pada tanggal 11 Februari mendatang," tambahnya.
Baca juga: Pemprov NTB bersama kabupaten kota bahas anggaran Pilkada
Baca juga: Sekda NTB: Pimpinan OPD maju pilkada 2024 wajib mundur dari ASN
Sementara itu, Viktor Laiskodat mengatakan Pemerintah Provinsi NTT mendukung penambahan anggaran pilkada itu untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. "Pasti Pemerintah Provinsi NTT akan mendukung itu. Mana kala saya sebagai gubernur akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk duduk bersama dan berdiskusi sehingga dapat memutuskan besaran anggaran," kata Viktor.
Dia juga memastikan pihaknya bersama para bupati dan wali kota di NTT akan mencari solusi terbaik untuk mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
"Anggaran pilkada mendatang akan naik sebesar 9 persen, dari Pilkada 2018 sekitar Rp314 miliar, menjadi sekitar Rp340 miliar di Pilkada 2024," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa.
Thomas Dohu menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kupang, NTT, Senin (6/1). Dia menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai tahapan-tahapan pilkada, seperti pencalonan, kampanye, pemutakhiran data pemilih, logistik, sosialisasi, dan honorarium.
Saat ini, lanjutnya, KPU NTT telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 315 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 3.424 desa. "Saat ini sedang dilakukan penataan TPS, untuk jumlah keseluruhannya yang akan diinformasikan pada tanggal 11 Februari mendatang," tambahnya.
Baca juga: Pemprov NTB bersama kabupaten kota bahas anggaran Pilkada
Baca juga: Sekda NTB: Pimpinan OPD maju pilkada 2024 wajib mundur dari ASN
Sementara itu, Viktor Laiskodat mengatakan Pemerintah Provinsi NTT mendukung penambahan anggaran pilkada itu untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. "Pasti Pemerintah Provinsi NTT akan mendukung itu. Mana kala saya sebagai gubernur akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk duduk bersama dan berdiskusi sehingga dapat memutuskan besaran anggaran," kata Viktor.
Dia juga memastikan pihaknya bersama para bupati dan wali kota di NTT akan mencari solusi terbaik untuk mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024.