Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa fokus revitalisasi di posyandu akan bertumpu pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan pengadaan alat ukur tumbuh kembang anak secara merata dengan standar yang sama.
“Jadi nanti kader-kader ada kompetensinya, ada keterampilannya yang juga sudah kita standarkan,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi dalam Siaran Sehat yang diikuti di Jakarta, Senin.
Maria menuturkan hingga hari ini, para kader yang tersebar di 300.000 posyandu di seluruh Indonesia masih mempunyai kemampuan yang bervariasi. Hal yang sama juga terjadi pada pengadaan alat ukur anak karena sebelumnya dibeli dari dana daerah masing-masing.
Untuk merealisasikan transformasi sistem kesehatan pada pilar pertama yakni transformasi layanan kesehatan primer, Kemenkes berupaya memberikan pelatihan bagi para kader agar mempunyai kemampuan yang sesuai dengan standarnya.
Menurut Maria, Kemenkes bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati ada 25 kompetensi yang sudah dirancang dan perlu dimiliki oleh kader-kader di seluruh Indonesia.
"Sebagai pihak yang paling mengetahui kehidupan dari masyarakat lokal di suatu daerah, para kader harus mempunyai kemampuan yang dapat menunjang kesehatan warga jadi lebih baik. Misalnya, dengan memperkuat keterampilan untuk mengikuti siklus hidup manusia," katanya.
Dalam hal ini, para kader harus bisa menjelaskan secara mendetail isi dari buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau buku pedoman bagi ibu hamil. Para kader juga harus bisa mengukur dan menimbang tumbuh kembang anak sesuai tata laksananya dengan cara yang sama.
“Selain itu, juga memberikan edukasi pada remaja sampai dengan lansia. Jadi, SDM kita kuatkan, kita juga punya posyandu aktif supaya posyandunya semakin bergairah karena nanti akan ada lomba-lomba bagi kadernya,” ujar dia.
Kemudian bagi pengadaan alat antropometri anak, sebelumnya Kemenkes hanya menargetkan distribusi alat setidaknya ke dua per tiga dari posyandu yang ada di seluruh Indonesia saja. Namun, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan semua posyandu harus memiliki alat ukur yang terstandar sama dan dibagikan secara serentak.
Di puskesmas pun, Maria merinci sudah ada sekitar 6.600 dari 10.321 puskesmas yang telah memiliki USG untuk pemeriksaan bagi ibu hamil. Dengan harapan setiap ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak enam kali dengan dua di antaranya diperiksa menggunakan USG untuk menghindari tiap anomali dalam kandungan yang ada termasuk stunting.
Maria melanjutkan Kemenkes juga menargetkan ingin meringkas struktur layanan kesehatan yang semula berjenjang mulai dari puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), puskesdes hingga posyandu dengan membangun posyandu prima yang di dalamnya terdiri atas satu bidan, satu perawat, dan dua kader guna melakukan skrining sebagai bentuk pencegahan penyakit.
Baca juga: Kader di posyandu butuh peningkatan ilmu terkait gizi keluarga
Baca juga: Ikhtiar antropometri berstandar dan kritikan Presiden Jokowi
Sebanyak 14 skrining disiapkan seperti untuk skrining jantung, diabetes melitus atau anemia. Kemenkes menargetkan posyandu prima yang ada di seluruh desa dan kelurahan ini ada 85.000 unit.
“Posyandu prima ini juga di dalamnya akan ada pemberdayaan masyarakat. Jadi, mereka ikut perencanaan kesehatan di desa, perencanaan penggunaan dana desa. Mereka jadi penguat supervisi untuk kader kesehatan yang ada di 300 ribu posyandu,” ucapnya.