Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Slamet Rosyadi mengatakan bahwa sosialisasi gerakan penimbangan bayi bulanan perlu digencarkan guna meningkatkan kesadaran orang tua.
"Sosialisasi gerakan penimbangan bayi bulanan perlu digencarkan guna mendorong orang tua agar rutin membawa bayi mereka ke posyandu," kata Prof Slamet Rosyadi dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Pembangunan FISIP Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah itu menjelaskan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi yang baru dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang sangat baik dan diharapkan dapat efektif mencegah stunting.
Dengan penimbangan secara rutin melalui posyandu, kata dia, kader posyandu bisa memantau tumbuh kembang balita dengan baik. "Nanti dicatat dalam Kartu Menuju Sehat, sehingga segera terdeteksi jika terdapat kendala dalam tumbuh kembang anak tersebut," katanya.
Dengan demikian, kata dia, penanganan berbasis data akan berjalan optimal dan akan mempercepat penurunan angka stunting di Tanah Air. "Misalkan ada penurunan berat badan atau ada balita yang berat badannya tidak kunjung mengalami kenaikan, akan dapat segera ditangani untuk mencegah terjadinya stunting," katanya.
Slamet juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mengubah jadwal penimbangan dan pengukuran bayi di posyandu, dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun menjadi satu kali tiap bulan. "Tentunya dengan adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih detil, akurat, serta tepat sasaran guna pelaksanaan deteksi dan pencegahan stunting," katanya.
Sementara itu, pemerintah pada Selasa (28/2) mencanangkan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi guna mempercepat penurunan prevalensi stunting, gangguan pertumbuhan pada balita yang terjadi akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama hingga paparan infeksi berulang.
Baca juga: Pemkab Lombok Barat-SID komitmen menyempurnakan sistem informasi posyandu
Baca juga: Kader di posyandu butuh peningkatan ilmu terkait gizi keluarga
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi dini tanda-tanda stunting pada balita.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada 2021. "Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024," kata Muhadjir.
"Sosialisasi gerakan penimbangan bayi bulanan perlu digencarkan guna mendorong orang tua agar rutin membawa bayi mereka ke posyandu," kata Prof Slamet Rosyadi dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Guru Besar bidang Ilmu Administrasi Pembangunan FISIP Unsoed Purwokerto, Jawa Tengah itu menjelaskan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi yang baru dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang sangat baik dan diharapkan dapat efektif mencegah stunting.
Dengan penimbangan secara rutin melalui posyandu, kata dia, kader posyandu bisa memantau tumbuh kembang balita dengan baik. "Nanti dicatat dalam Kartu Menuju Sehat, sehingga segera terdeteksi jika terdapat kendala dalam tumbuh kembang anak tersebut," katanya.
Dengan demikian, kata dia, penanganan berbasis data akan berjalan optimal dan akan mempercepat penurunan angka stunting di Tanah Air. "Misalkan ada penurunan berat badan atau ada balita yang berat badannya tidak kunjung mengalami kenaikan, akan dapat segera ditangani untuk mencegah terjadinya stunting," katanya.
Slamet juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mengubah jadwal penimbangan dan pengukuran bayi di posyandu, dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun menjadi satu kali tiap bulan. "Tentunya dengan adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih detil, akurat, serta tepat sasaran guna pelaksanaan deteksi dan pencegahan stunting," katanya.
Sementara itu, pemerintah pada Selasa (28/2) mencanangkan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi guna mempercepat penurunan prevalensi stunting, gangguan pertumbuhan pada balita yang terjadi akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama hingga paparan infeksi berulang.
Baca juga: Pemkab Lombok Barat-SID komitmen menyempurnakan sistem informasi posyandu
Baca juga: Kader di posyandu butuh peningkatan ilmu terkait gizi keluarga
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi dini tanda-tanda stunting pada balita.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada 2021. "Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024," kata Muhadjir.