Mangupura (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan porsi sosialisasi Pemilu 2024 yang lebih bagi para penyandang disabilitas di daerah setempat sehingga mereka bisa maksimal mendapatkan pendidikan politik.
"Sepanjang gelaran pemilu yang telah berjalan, pemilih yang berkebutuhan khusus masih belum mendapat perhatian maksimal, baik secara akses maupun pendidikan politik," kata anggota Bawaslu Bali I Wayan Widyardana Putra di Tuban, Mangupura, Kabupaten Badung, Senin.
Widyardana menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas dalam Menyongsong Pemilu Tahun 2024. "Kami ingin membalik paradigma dengan memberi porsi sosialisasi lebih banyak kepada penyandang disabilitas," ucapnya.
Sosialisasi terkait pemahaman kepemiluan ini, lanjut Widyardana, merupakan upaya Bawaslu Bali untuk memastikan semua proses pemilu berjalan sesuai dengan UU. Utamanya dalam pemenuhan hak disabilitas, baik itu terkait informasi maupun akses ketika ingin menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 2024.
"Kami ingin memastikan mereka yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan haknya, dengan fasilitas yang memang mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilih," ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali tersebut. Widyardana menambahkan, terkait penyediaan fasilitas yang belum maksimal di tempat pemungutan suara (TPS) terjadi karena memang lemahnya identifikasi pendataan di tahap penyusunan daftar pemilih.
Baca juga: Bawaslu NTB mengedukasi pelajar SMA terkait pengawasan partisipatif pemilu
Baca juga: Perludem harap Bawaslu punya visi antisipasi jual beli suara
Untuk itu, Bawaslu bersama dengan KPU sekarang akan memberi perhatian lebih terkait dengan pendataan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus. "Kami dan KPU sekarang akan perbaiki data-data terkait dengan disabilitas, walaupun belum bisa 100 persen. Tetapi kami akan upayakan untuk mencapai kesempurnaan data tersebut," ujarnya di depan peserta sosialisasi yang berasal dari Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) itu. Agung Dhiranatta, salah satu peserta sosialisasi mengharapkan tersedianya akses untuk kaum disabilitas fisik dengan penggunaan kursi roda pada TPS.
"Sepanjang gelaran pemilu yang telah berjalan, pemilih yang berkebutuhan khusus masih belum mendapat perhatian maksimal, baik secara akses maupun pendidikan politik," kata anggota Bawaslu Bali I Wayan Widyardana Putra di Tuban, Mangupura, Kabupaten Badung, Senin.
Widyardana menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas dalam Menyongsong Pemilu Tahun 2024. "Kami ingin membalik paradigma dengan memberi porsi sosialisasi lebih banyak kepada penyandang disabilitas," ucapnya.
Sosialisasi terkait pemahaman kepemiluan ini, lanjut Widyardana, merupakan upaya Bawaslu Bali untuk memastikan semua proses pemilu berjalan sesuai dengan UU. Utamanya dalam pemenuhan hak disabilitas, baik itu terkait informasi maupun akses ketika ingin menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 2024.
"Kami ingin memastikan mereka yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan haknya, dengan fasilitas yang memang mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilih," ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali tersebut. Widyardana menambahkan, terkait penyediaan fasilitas yang belum maksimal di tempat pemungutan suara (TPS) terjadi karena memang lemahnya identifikasi pendataan di tahap penyusunan daftar pemilih.
Baca juga: Bawaslu NTB mengedukasi pelajar SMA terkait pengawasan partisipatif pemilu
Baca juga: Perludem harap Bawaslu punya visi antisipasi jual beli suara
Untuk itu, Bawaslu bersama dengan KPU sekarang akan memberi perhatian lebih terkait dengan pendataan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus. "Kami dan KPU sekarang akan perbaiki data-data terkait dengan disabilitas, walaupun belum bisa 100 persen. Tetapi kami akan upayakan untuk mencapai kesempurnaan data tersebut," ujarnya di depan peserta sosialisasi yang berasal dari Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) itu. Agung Dhiranatta, salah satu peserta sosialisasi mengharapkan tersedianya akses untuk kaum disabilitas fisik dengan penggunaan kursi roda pada TPS.