Mataram, (Antara) - Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nusa Tenggara Barat mengaku kewalahan mendistribusikan air bersih ke ratusan desa yang terkena dampak kekeringan di daerah itu.
"Ya saat ini kami sangat keteteran menyalurkan air bersih, karena luas dan banyaknya desa yang terkena kekeringan," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Bachrudin di Mataram, Selasa.
Diakuinya, pendistribusian air bersih ke daerah yang terkena dampak kekeringan dilakukan sedikitnya dua kali dalam seminggu. Hal ini terpaksa dilakukan, lantaran jumlah kendaraan atau mobil tangki pengangkut air tidak sebanding dengan luasnya sebaran wilayah yang terkena dampak kekeringan.
Belum lagi persoalan itu, ditambah dengan tidak adanya respon yang diberikan kabupaten/kota untuk membantu pendistribusian air bersih.
"Tidak ada bantuan dari kabupaten/kota. Jadi kami hanya bekerja sendiri menyalurkan air bersih," sesalnya.
Kendati demikian, pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi kekeringan tersebut, meski tanpa ada bantuan dari kabupaten/kota.
"Yang jelas masyarakat masih dapat menikmati air bersih dari pemerintah yang di distribusikan melalui mobil-mobil tangki ke desa mereka," tegas Bachruddin.
Sebab, pasokan air bersih ke desa-desa yang dilanda krisis air bersih seperti di dua Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Selatan, termasuk kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa masih tetap bisa terlayani dengan baik.
Selain itu, disebutkan Bachrudin beberapa desa yang pada awal lebih dulu dilanda kekeringan hingga kini masih menghadapi krisis air bersih, seperti Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
"Kita di minta suplai air itu minimal empat kali seminggu atau sekitar 20 ribu liter per minggu. Karena asumsinya kebutuhan air bersih warga di lokasi bencana kekeringan 40 liter per KK," jelasnya.
Sementara, anggaran pendistribusian air bersih itu bersumber dari APBD Provinsi NTB yang dialokasikan setiap tahun anggaran. Akan tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, kedepan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperbanyak kendaraan yang mendistribusikan air bersih, guna mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun.
"Jadi, ada dua hal yang perlu disiagakan menghadapi bencana kekeringan perbanyak truk tangki dan pembuatan sumur bor," kata Bachrudin.
"Ya saat ini kami sangat keteteran menyalurkan air bersih, karena luas dan banyaknya desa yang terkena kekeringan," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Bachrudin di Mataram, Selasa.
Diakuinya, pendistribusian air bersih ke daerah yang terkena dampak kekeringan dilakukan sedikitnya dua kali dalam seminggu. Hal ini terpaksa dilakukan, lantaran jumlah kendaraan atau mobil tangki pengangkut air tidak sebanding dengan luasnya sebaran wilayah yang terkena dampak kekeringan.
Belum lagi persoalan itu, ditambah dengan tidak adanya respon yang diberikan kabupaten/kota untuk membantu pendistribusian air bersih.
"Tidak ada bantuan dari kabupaten/kota. Jadi kami hanya bekerja sendiri menyalurkan air bersih," sesalnya.
Kendati demikian, pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi kekeringan tersebut, meski tanpa ada bantuan dari kabupaten/kota.
"Yang jelas masyarakat masih dapat menikmati air bersih dari pemerintah yang di distribusikan melalui mobil-mobil tangki ke desa mereka," tegas Bachruddin.
Sebab, pasokan air bersih ke desa-desa yang dilanda krisis air bersih seperti di dua Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Selatan, termasuk kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa masih tetap bisa terlayani dengan baik.
Selain itu, disebutkan Bachrudin beberapa desa yang pada awal lebih dulu dilanda kekeringan hingga kini masih menghadapi krisis air bersih, seperti Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
"Kita di minta suplai air itu minimal empat kali seminggu atau sekitar 20 ribu liter per minggu. Karena asumsinya kebutuhan air bersih warga di lokasi bencana kekeringan 40 liter per KK," jelasnya.
Sementara, anggaran pendistribusian air bersih itu bersumber dari APBD Provinsi NTB yang dialokasikan setiap tahun anggaran. Akan tetapi dalam menghadapi situasi seperti itu, kedepan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperbanyak kendaraan yang mendistribusikan air bersih, guna mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun.
"Jadi, ada dua hal yang perlu disiagakan menghadapi bencana kekeringan perbanyak truk tangki dan pembuatan sumur bor," kata Bachrudin.