Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan anggaran untuk bantuan kapal, mesin dan alat tangkap bagi nelayan maupun petani budidaya ikan tawar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Jumlah bantuan yang diberikan itu sebanyak tiga kapal dan mesin serta alat tangkap ikan," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah, M Kamrin di Praya, Senin.
Anggaran bantuan yang diberikan kepada para nelayan dan pelaku budidaya ikan air tawar tersebut merupakan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah dan dana pokir DPR RI. Sedangkan untuk nilai anggaran itu Rp1,8 miliar dana pokir dari DPR RI dan dana pokir dari APBD itu kurang dari Rp1 miliar.
"Itu program dari dana pikir DPRD dan DPR RI," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya program tersebut diharapkan bisa membantu para nelayan maupun petani ikan air tawar untuk meningkatkan ekonomi, karena produksi ikan di Lombok Tengah cukup tinggi bila dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di NTB.
"Produksi ikan kita paling tinggi di NTB, sehingga menjadi penyuplai daerah lain," katanya.
Ia mengatakan, untuk penerimaan bantuan tersebut saat ini masih dilakukan pendataan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menjadi persoalan.
"Jumlah bantuan ini memang terbatas, tapi program ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah," katanya.
Bantuan kapal tersebut diharapkan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, sehingga bisa mendukung ketahanan pangan nasional.
"Penyaluran bantuan tersebut masih menunggu proses tender selesai," katanya.
"Jumlah bantuan yang diberikan itu sebanyak tiga kapal dan mesin serta alat tangkap ikan," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Tengah, M Kamrin di Praya, Senin.
Anggaran bantuan yang diberikan kepada para nelayan dan pelaku budidaya ikan air tawar tersebut merupakan dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah dan dana pokir DPR RI. Sedangkan untuk nilai anggaran itu Rp1,8 miliar dana pokir dari DPR RI dan dana pokir dari APBD itu kurang dari Rp1 miliar.
"Itu program dari dana pikir DPRD dan DPR RI," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya program tersebut diharapkan bisa membantu para nelayan maupun petani ikan air tawar untuk meningkatkan ekonomi, karena produksi ikan di Lombok Tengah cukup tinggi bila dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di NTB.
"Produksi ikan kita paling tinggi di NTB, sehingga menjadi penyuplai daerah lain," katanya.
Ia mengatakan, untuk penerimaan bantuan tersebut saat ini masih dilakukan pendataan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menjadi persoalan.
"Jumlah bantuan ini memang terbatas, tapi program ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah," katanya.
Bantuan kapal tersebut diharapkan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, sehingga bisa mendukung ketahanan pangan nasional.
"Penyaluran bantuan tersebut masih menunggu proses tender selesai," katanya.