Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tidak ada upaya konsolidasi saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan enam ketua umum partai politik.
Hasto menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe (ikut campur) untuk urusan pencapresan. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin.
Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, serta bagaimana capaian Presiden Jokowi dapat berkesinambungan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan. "Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujar Hasto.
Baca juga: JK nilai dibutuhkan minimal 3 pasangan capres-cawapres Pilpres
Baca juga: Ganjar cuci muka air Sumur Jobong peninggalan Majapahit
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Hasto menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe (ikut campur) untuk urusan pencapresan. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin.
Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, serta bagaimana capaian Presiden Jokowi dapat berkesinambungan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan. "Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujar Hasto.
Baca juga: JK nilai dibutuhkan minimal 3 pasangan capres-cawapres Pilpres
Baca juga: Ganjar cuci muka air Sumur Jobong peninggalan Majapahit
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.