PDIP tanggapi Jokowi "cawe-cawe"
Senin, 8 Mei 2023 18:47 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi keterangan kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa tidak ada upaya konsolidasi saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan enam ketua umum partai politik.
Hasto menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe (ikut campur) untuk urusan pencapresan. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin.
Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, serta bagaimana capaian Presiden Jokowi dapat berkesinambungan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan. "Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujar Hasto.
Baca juga: JK nilai dibutuhkan minimal 3 pasangan capres-cawapres Pilpres
Baca juga: Ganjar cuci muka air Sumur Jobong peninggalan Majapahit
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Hasto menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe (ikut campur) untuk urusan pencapresan. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin.
Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, serta bagaimana capaian Presiden Jokowi dapat berkesinambungan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan. "Jadi, yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik itu menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan," ujar Hasto.
Baca juga: JK nilai dibutuhkan minimal 3 pasangan capres-cawapres Pilpres
Baca juga: Ganjar cuci muka air Sumur Jobong peninggalan Majapahit
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor : I Komang Suparta
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gibran-Jokowi semobil bersama usai hadiri silaturahmi dengan Presiden Prabowo
04 March 2026 6:36 WIB
Prabowo kumpulkan eks Presiden dan Ketum Parpol di Istana, Bahas geopolitik dunia
03 March 2026 20:27 WIB
Demokrat NTB ingatkan etika medsos usai SBY dituding dalang dibalik isu ijazah Jokowi
04 January 2026 20:03 WIB
Akademisi mengharapkan gelar perkara khusus akselerasi kasus ijazah Jokowi
18 December 2025 5:16 WIB
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Inspektorat Situbondo Jatim menyerahkan dokumen dana desa ke kejaksaan
05 January 2024 5:20 WIB, 2024
Pengamat menyesalkan TNI AD tak koordinasi ke polisi terkait relawan Ganjar
05 January 2024 5:17 WIB, 2024
Polres Sukabumi Jabar menangkap pemuda penganiaya perempuan di bawah umur
05 January 2024 5:08 WIB, 2024
Saksi sidang korupsi Poltekkes Mataram mengungkap ada barang tak berguna
04 January 2024 17:48 WIB, 2024