Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggerakkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota untuk bergotong-royong menurunkan angka kasus stunting.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari pemerintah provinsi pada Rabu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa setiap OPD sudah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan stunting.
"OPD memiliki kecamatan binaan, seperti di Desa Bujak ini adalah binaan RSUP," kata Rohmi di Kota Mataram.
Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan Gerakan Gotong Royong Bakti (GGRB) Stunting di seluruh kabupaten dan kota untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada anak di Provinsi NTB meningkat dari 31,4 persen pada 2021 menjadi 32,7 persen pada 2022.
Upaya untuk menurunkan angka kasus stunting meliputi intervensi spesifik, upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta intervensi sensitif atau intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi.
Selain itu, kampanye pencegahan pernikahan pada usia dini serta penyuluhan kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui juga dilakukan untuk mencegah stunting pada anak.
Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari pemerintah provinsi pada Rabu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa setiap OPD sudah diberi tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan stunting.
"OPD memiliki kecamatan binaan, seperti di Desa Bujak ini adalah binaan RSUP," kata Rohmi di Kota Mataram.
Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan Gerakan Gotong Royong Bakti (GGRB) Stunting di seluruh kabupaten dan kota untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada anak di Provinsi NTB meningkat dari 31,4 persen pada 2021 menjadi 32,7 persen pada 2022.
Upaya untuk menurunkan angka kasus stunting meliputi intervensi spesifik, upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta intervensi sensitif atau intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi.
Selain itu, kampanye pencegahan pernikahan pada usia dini serta penyuluhan kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui juga dilakukan untuk mencegah stunting pada anak.