Mataram (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalin kerja sama dengan semua puskesmas dalam rangka percepatan target pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di daerah setempat.
"Ini juga untuk mendukung percepatan Universal Health Coverage (UHC)," kata Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil H Saepul Ahkam dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa.
Baca juga: Disdukcapil Lombok Barat menggencarkan perekaman KTP untuk dukung pemilu
Kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dukcapil dengan 17 puskesmas yang dilaksanakan di aula Kantor Dinas Kesehatan setempat di Gerung.
"Sebelumnya kita telak efektif dan operasional bekerja sama dalam pembentukan kios adminduk di tiga puskesmas dan dua RSUD. Hari ini sisanya sebanyak 17, sengaja kita percepat dalam rangka dukungan kepada program UHC," katanya.
Kerja sama itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal perubahan KK, penerbitan akta kelahiran, kartu identitas anak, dan akta kematian
Dukungan terhadap Universal Health Coverage ini, imbuh Ahkam, difokuskan kepada penerbitan adminduk untuk kelahiran, penyelarasan dan validasi data kependudukan, dan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) bagi warga yang meninggal dunia.
"Sudah seminggu ini kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memvalidasi data dan memverifikasi warga yang sudah meninggal, namun di data kependudukan masih tercatat hidup," katanya.
Hal itu, lanjut dia, juga mengemuka saat Rapat Teknis Percepatan UHC oleh Dinas Kesehatan yang diselenggarakan sehari sebelumnya, Senin (3/7), di pelataran Dinas Dukcapil yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arif Suryawirawan mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, warga Lombok Barat yang terkaver Jaminan Kesehatan sudah mencapai 90,53 persen.
"Tinggal 4,47 persen kita akan mencapai Universal Health Coverage. Jika 95 persen warga kita telah terjamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan dari berbagai sumber pembiayaan, maka Lombok Barat sudah UHC," katanya.
Menurutnya, jika seluruh sumber pembiayaan bisa efektif, tidak ada lagi warga Lombok Barat tidak mampu yang tidak tertangani pengobatan nya di rumah sakit tanpa jaminan kesehatan.
"Kalau merujuk data yang ada, kekurangan kita hanya untuk membiayai sekitar 32 ribu warga yang perlu dicarikan sumber pembiayaannya," katanya.
"Ini juga untuk mendukung percepatan Universal Health Coverage (UHC)," kata Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil H Saepul Ahkam dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa.
Baca juga: Disdukcapil Lombok Barat menggencarkan perekaman KTP untuk dukung pemilu
Kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dukcapil dengan 17 puskesmas yang dilaksanakan di aula Kantor Dinas Kesehatan setempat di Gerung.
"Sebelumnya kita telak efektif dan operasional bekerja sama dalam pembentukan kios adminduk di tiga puskesmas dan dua RSUD. Hari ini sisanya sebanyak 17, sengaja kita percepat dalam rangka dukungan kepada program UHC," katanya.
Kerja sama itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal perubahan KK, penerbitan akta kelahiran, kartu identitas anak, dan akta kematian
Dukungan terhadap Universal Health Coverage ini, imbuh Ahkam, difokuskan kepada penerbitan adminduk untuk kelahiran, penyelarasan dan validasi data kependudukan, dan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) bagi warga yang meninggal dunia.
"Sudah seminggu ini kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memvalidasi data dan memverifikasi warga yang sudah meninggal, namun di data kependudukan masih tercatat hidup," katanya.
Hal itu, lanjut dia, juga mengemuka saat Rapat Teknis Percepatan UHC oleh Dinas Kesehatan yang diselenggarakan sehari sebelumnya, Senin (3/7), di pelataran Dinas Dukcapil yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arif Suryawirawan mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, warga Lombok Barat yang terkaver Jaminan Kesehatan sudah mencapai 90,53 persen.
"Tinggal 4,47 persen kita akan mencapai Universal Health Coverage. Jika 95 persen warga kita telah terjamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan dari berbagai sumber pembiayaan, maka Lombok Barat sudah UHC," katanya.
Menurutnya, jika seluruh sumber pembiayaan bisa efektif, tidak ada lagi warga Lombok Barat tidak mampu yang tidak tertangani pengobatan nya di rumah sakit tanpa jaminan kesehatan.
"Kalau merujuk data yang ada, kekurangan kita hanya untuk membiayai sekitar 32 ribu warga yang perlu dicarikan sumber pembiayaannya," katanya.