Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sedang menyusun strategi melalui desain rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026 untuk pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, SDM dan infrastruktur di enam kabupaten dan kota di wilayah itu.
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya Rahman di Sorong, Jumat, menjelaskan isu strategi yang nantinya menjadi modal bagi Pemda untuk mendesain program pemerataan di seluruh wilayahnya adalah pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Lalu, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pembentukan kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian.
"Isu-isu ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ini juga akan dijabarkan dalam menyusun arah kebijakan ke depan," kata dia.
Respon terhadap tujuan isu strategi itu adalah Provinsi Papua Barat telah menetapkan enam langkah yang masuk di dalam desain pembangunan daerah 2024-2026 yakni pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan, terbentuknya fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan wilayah yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter.
Berkaitan dengan strategi pembangunan ke depan, fakta lain menunjukkan bahwa ada tiga dari enam kabupaten/kota di provinsi 38 ini masih masuk dalam kategori daerah tertinggal yakni Kabupaten Tambrauw, Maybrat dan Kabupaten Sorong.
"Kondisi infrastruktur dari Malaumkarta Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw sangat hancur, mobil pun sulit menembus jalan itu, kemudian sejumlah distrik di pedalaman Tambrauw pun sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat hanya menggunakan helikopter," beber dia.
Melalui desain pembangunan daerah 2024-2026, kata dia, pemerintah provinsi akan konsentrasi penuh sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga pelan-pelan seluruh wilayah Papua Barat Daya akan tumbuh dan berkembang.
Selain itu, berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) 2021-2022, hanya Kota Sorong yang berada di atas rata-rata nasional dengan jumlah 78,98 persen sementara lima kabupaten lainnya masih berada di bawa rata-rata nasional, seperti Kabupaten Sorong berada pada posisi 66,69 persen, Kabupaten Sorong Selatan masih menempati posisi 63,08 persen, Kabupaten Tambrauw 54,63 persen, Kabupaten Maybrat 60,46 persen dan Kabupaten Raja Ampat 64,65 persen "Yang menunjang IPM itu pendidikan, kesehatan dan pendapatan, tiga indikator ini yang digabung untuk menilai IPM," kata Rahman.
Laju pertumbuhan ekonomi 2021-2022, yang tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat dengan laju pertumbuhan ekonominya 11,97 persen disusul Kabupaten Sorong Selatan berada pada angka 5,81 persen.
Sementara Kota Sorong sebagai kota jasa justru berada pada posisi minus 1,44 persen, Kemudian diikuti Kabupaten Sorong berada di angka 2,12 persen, Kabupaten Tambrauw 3,17 persen dan Maybrat 1,47 persen.
Kemudian, persoalan angka kemiskinan di enam kabupaten/kota pun sangat memprihatinkan. Kabupaten Tambrauw, menempati urutan pertama tertinggi angka kemiskinan sebesar 32,45 persen, kemudian tertinggi kedua adalah Kabupaten Maybrat sebesar 31,14 persen.
Tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Sorong dengan angka 27,58 persen. Artinya hampir seperempat dari populasi pendudukan Kabupaten Sorong berada di bawa garis kemiskinan. Selanjutnya, Kabupaten Sorong Selatan menempati posisi tertinggi keempat sebesar 18,48 persen, Kabupaten Raja Ampat berada pada posisi terendah kedua yaitu 17,32 dan terendah pertama adalah Kota Sorong berjumlah 14,96 persen.
Baca juga: DPR berharap BPH Migas segera salurkan gas ke masyarakat
Baca juga: Akademisi Papua Barat sarankan susun peta jalan ekowisata
"Kita berharap melalui RPD 2024-2026 yang akan ditindaklanjuti melalui program strategis, seluruh kabupaten/kota bisa mengalami perubahan baik dari sisi IPM, kemiskinan, ekonomi dan infrastruktur," kata Rahman.*
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya Rahman di Sorong, Jumat, menjelaskan isu strategi yang nantinya menjadi modal bagi Pemda untuk mendesain program pemerataan di seluruh wilayahnya adalah pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Lalu, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pembentukan kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian.
"Isu-isu ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan ini juga akan dijabarkan dalam menyusun arah kebijakan ke depan," kata dia.
Respon terhadap tujuan isu strategi itu adalah Provinsi Papua Barat telah menetapkan enam langkah yang masuk di dalam desain pembangunan daerah 2024-2026 yakni pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan, terbentuknya fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan wilayah yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan membangun SDM yang berkualitas dan berkarakter.
Berkaitan dengan strategi pembangunan ke depan, fakta lain menunjukkan bahwa ada tiga dari enam kabupaten/kota di provinsi 38 ini masih masuk dalam kategori daerah tertinggal yakni Kabupaten Tambrauw, Maybrat dan Kabupaten Sorong.
"Kondisi infrastruktur dari Malaumkarta Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw sangat hancur, mobil pun sulit menembus jalan itu, kemudian sejumlah distrik di pedalaman Tambrauw pun sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat hanya menggunakan helikopter," beber dia.
Melalui desain pembangunan daerah 2024-2026, kata dia, pemerintah provinsi akan konsentrasi penuh sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga pelan-pelan seluruh wilayah Papua Barat Daya akan tumbuh dan berkembang.
Selain itu, berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) 2021-2022, hanya Kota Sorong yang berada di atas rata-rata nasional dengan jumlah 78,98 persen sementara lima kabupaten lainnya masih berada di bawa rata-rata nasional, seperti Kabupaten Sorong berada pada posisi 66,69 persen, Kabupaten Sorong Selatan masih menempati posisi 63,08 persen, Kabupaten Tambrauw 54,63 persen, Kabupaten Maybrat 60,46 persen dan Kabupaten Raja Ampat 64,65 persen "Yang menunjang IPM itu pendidikan, kesehatan dan pendapatan, tiga indikator ini yang digabung untuk menilai IPM," kata Rahman.
Laju pertumbuhan ekonomi 2021-2022, yang tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat dengan laju pertumbuhan ekonominya 11,97 persen disusul Kabupaten Sorong Selatan berada pada angka 5,81 persen.
Sementara Kota Sorong sebagai kota jasa justru berada pada posisi minus 1,44 persen, Kemudian diikuti Kabupaten Sorong berada di angka 2,12 persen, Kabupaten Tambrauw 3,17 persen dan Maybrat 1,47 persen.
Kemudian, persoalan angka kemiskinan di enam kabupaten/kota pun sangat memprihatinkan. Kabupaten Tambrauw, menempati urutan pertama tertinggi angka kemiskinan sebesar 32,45 persen, kemudian tertinggi kedua adalah Kabupaten Maybrat sebesar 31,14 persen.
Tertinggi ketiga yaitu Kabupaten Sorong dengan angka 27,58 persen. Artinya hampir seperempat dari populasi pendudukan Kabupaten Sorong berada di bawa garis kemiskinan. Selanjutnya, Kabupaten Sorong Selatan menempati posisi tertinggi keempat sebesar 18,48 persen, Kabupaten Raja Ampat berada pada posisi terendah kedua yaitu 17,32 dan terendah pertama adalah Kota Sorong berjumlah 14,96 persen.
Baca juga: DPR berharap BPH Migas segera salurkan gas ke masyarakat
Baca juga: Akademisi Papua Barat sarankan susun peta jalan ekowisata
"Kita berharap melalui RPD 2024-2026 yang akan ditindaklanjuti melalui program strategis, seluruh kabupaten/kota bisa mengalami perubahan baik dari sisi IPM, kemiskinan, ekonomi dan infrastruktur," kata Rahman.*