Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan usulan penambahan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik telah dipenuhi oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Blangko KTP elektronik saat ini sudah datang," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah Baiq Anita di Praya, Kamis.
Dari 60 ribu blangko yang diusulkan pada pertengahan 2023 lalu, Baiq menyebut baru 10 ribu blangko yang telah dikirim dan saat ini digunakan untuk melayani masyarakat.
"Penambahan blangko KTP ini diberikan secara bertahap. Jika habis pasti diberikan lagi karena kita telah usulkan," katanya.
Ia mengatakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, blangko KTP elektronik sempat kosong hampir empat bulan dari bulan April hingga Juli. Hal itu karena ketersediaan blangko dari Kementerian Dalam Negeri juga belum ada.
"Stok di pemerintah pusat juga tidak ada," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan penambahan blangko KTP elektronik dan telah dikirim.
Baiq mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik di kantor kecamatan atau Disdukcapil Lombok Tengah. "Pembuatan KTP juga bisa dilakukan di kecamatan," katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Tengah H. Ramli mengatakan kebutuhan blangko KTP elektronik di Lombok Tengah sebanyak 60 ribu untuk melayani pemilih pemula sekitar 24 ribu orang dan kebutuhan perubahan status pada 15 desa pemekaran di Lombok Tengah.
"Jumlah warga dari 15 desa itu mencapai 32 ribuan untuk mengganti KTP yang hilang dan status sosial," katanya.
"Blangko KTP elektronik saat ini sudah datang," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah Baiq Anita di Praya, Kamis.
Dari 60 ribu blangko yang diusulkan pada pertengahan 2023 lalu, Baiq menyebut baru 10 ribu blangko yang telah dikirim dan saat ini digunakan untuk melayani masyarakat.
"Penambahan blangko KTP ini diberikan secara bertahap. Jika habis pasti diberikan lagi karena kita telah usulkan," katanya.
Ia mengatakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, blangko KTP elektronik sempat kosong hampir empat bulan dari bulan April hingga Juli. Hal itu karena ketersediaan blangko dari Kementerian Dalam Negeri juga belum ada.
"Stok di pemerintah pusat juga tidak ada," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan penambahan blangko KTP elektronik dan telah dikirim.
Baiq mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik di kantor kecamatan atau Disdukcapil Lombok Tengah. "Pembuatan KTP juga bisa dilakukan di kecamatan," katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Tengah H. Ramli mengatakan kebutuhan blangko KTP elektronik di Lombok Tengah sebanyak 60 ribu untuk melayani pemilih pemula sekitar 24 ribu orang dan kebutuhan perubahan status pada 15 desa pemekaran di Lombok Tengah.
"Jumlah warga dari 15 desa itu mencapai 32 ribuan untuk mengganti KTP yang hilang dan status sosial," katanya.